Setelah Sempat Turunkan 1.000 Aparat, Kini Kepala BP Batam Larang Pegawainya Memaksa Warga Rempang Pindah

Jakarta, tvOnenews.com - Setelah kisruh bentrokan aparat dengan warga Rempang yang menolak relokasi beberapa waktu lalu hingga jadi sorotan, kini Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam melunak.

Muhammad Rudi kini menginstruksikan seluruh pegawai BP Batam dan Pemkot Batam untuk tidak memaksa mayarakat Pulau Rempang untuk pindah.

"Apalagi memaksa, itu tidak ada dan tidak boleh dilakukan," katanya, Sabtu (23/9/2023).

"Kami ingin ada sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tau, investasi ini masuk, apa manfaatnya buat masyarakat setempat dan tentu apa hasilnya ke depan yang mereka dapat," tuturnya.

Bahkan Muhammad Rudi mengkalim pihaknya akan turun sendiri ke lapangan untuk melakukan pendekatan kepada warga di Pulau Rempang.

Baca Juga

Kronologi "Big Match" Tawuran Geng Motor di Deli Serdang, Remaja 14 Tahun Tewas Dikeroyok Ratusan Orang

Terutama di lokasi-lokasi yang terdampak pembangunan proyek Rempang Eco City tahap I di Kelurahan Sembalung.

"Saya sendiri akan turun ke lapangan. Kemarin sudah ke Pasir Panjang, nanti kami akan masuk ke lokasi-lokasi, terutama yang menjadi prioritas utama di lokasi yang 2.000 hektare plus yang 350 hektare yang akan dibangun Tower Rempang City," ungkapnya.

Rudi berharap hal itu bisa diterima masyarakat Rempang. Dan ia memastikan relokasi warga terdampak proyek pengembangan Rempang Eco City akan dilakukan setelah sosialisasi berjalan dengan baik.

"Pergeseran itu akan dilakukan setelah sosialisasi berjalan dengan baik dan kedua belah pihak sudah sepakat demi kebaikan bersama," katanya.

Rudi meyakinkan masyarakat Rempang agar tidak khawatir lagi dengan kabar target pergeseran warga sampai tanggal 28 September 2023.

Menurutnya saat ini yang paling penting adalah BP Batam dan masyarakat Rempang bisa sepakat, sehingga investasi bisa terealisasi dengan baik.

Bentrokan Aparat dan Warga Rempang Pecah

Bentrokan antara warga dan aparat keamanan pecah di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (7/9/2023). 

Video bentrokan antara aparat keamanan dengan warga turut diunggah oleh akun Instagram resmi @Walhi.Nasional milik organisasi konservasi lingkungan tersebut. 

Dalam video bentrokan tersebut terekam sejumlah perilaku represif aparat keamanan saat membubarkan warga yang menolak untuk direlokasi dari kawasan Pulau Rempang. 

Terpantau dari video yang dilihat tim tvOnenews.com, gas air mata, water canon hingga pasukan huru-hara bersenjata lengkap bertindak represif terhadap warga yang menolak rencana tersebut. 

"Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menurunkan 1.000 personel polisi untuk melakukan pemaksaan pematokan dan pengukuran tanah di Pulau Rempang. Di tempat ini pemerintah akan membangun investasi skala besar dan mengusir warga. Upaya ini telah lama ditolak oleh dan dihalangi masyarakat," tulis deskripsi akun tersebut pada unggahan video tersebut dikutip pada Jumat (8/9/2023).

"Untuk melawan masyarakat, pemaksaan pematokan dan pengukuran tanah di Pulau Rempang yang dilakukan 1.000 personil kepolisian menggunakan gas air mata. Sebanyak enam orang telah ditangkap oleh polisi, sejumlah warga mengalami luka-luka," sambungnya.

Bahkan, perilaku represif aparat keamanan turtut serta didapati menyerang secara membabi buta tanpa memandang bulu sejumlah siswa yang tengah melakukan kegiatan belajar mengajar di lokasi kerusuhan itu. 

"Brutal, Aparat Polisi menembakkan gas air mata membabi buta kesegala arah, bukan hanya pada kerumunan warga yang menolak proses pemasangan patok dan pengukuran lahan, tapi juga ke sebuah sekolah dasar yang membuat guru dan murid lari berhamburan ketakutan," ungkapnya.(ant/muu)