News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

DPR Nilai Limbah Fukushima Berimbas pada Produk Impor Seafood, Komisi IV Minta Pemerintah Panggil Dubes Jepang

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza meminta pemerintah memanggil Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi.
Kamis, 12 Oktober 2023 - 20:35 WIB
DPR nilai limbah Fukushima berimbas pada produk impor seafood, Komisi IV minta pemerintah panggil Dubes Jepang
Sumber :
  • DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza meminta pemerintah memanggil Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi.

Pemanggilan itu untuk menjelaskan keputusan Jepang membuang limbah radioaktif dari PLTN Fukushima dan imbasnya pada negara lain, termasuk Indonesia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Faisol mengatakan limbah nuklir yang dibuang otoritas Jepang perlu mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia.

"Pemerintah perlu memanggil Dubes Jepang untuk meminta penjelasan dan informasi selengkap mungkin," ujarnya, Rabu (11/10/2023).

Politisi PKB itu juga meminta Kementerian Perdagangan RI berkoordinasi dengan lembaga setara di Jepang.

Koordinasi itu untuk mengantisipasi gejolak terkait produk impor seafood dari Jepang. Isu seafood jadi perhatian karena air tercemar radioaktif itu dibuang ke laut.

Dalam laporan operator PLTN Fukushima, TEPCO, ditemukan ada ikan yang mengandung radioaktif jauh di atas batas aman.

Selain itu, Faisol juga menekankan perlu perhatian internasional untuk memastikan keamanan limbah itu.

Dengan dibuang ke laut, imbasnya akan dirasakan tidak hanya oleh Jepang.

tvonenews

Pada Agustus-November 2023, Jepang memutuskan membuang 15.600 ton air tercemar limbah radioaktif dari inti reaktor PLTN Fukushima.

Sampai Maret 2023, total akan dibuang hampir 34.000 ton air tercemar limbah radioaktif dari inti reaktor PLTN Fukushima.

Jepang mengabaikan keberatan berbagai bangsa atas pembuangan itu. Puluhan ribu orang di berbagai negara berunjuk rasa menolak pembuangan itu.

Peneliti nuklir pada Greenpeace Asia Timur, Shaun Burnie, menyebut sekutu Jepang mengutamakan politik alih-alih melindungi lingkungan.

Karena pembuangan dilakukan sekutunya, AS dan anggota G7 mendukung keputusan Jepang.

”Jepang gagal melindungi bangsanya, khususnya nelayan dan orang-orang yang hidup dari laut. Jepang juga mengecewakan bangsa-bangsa di Pasifik,” kata Burnie.

Greenpeace Jepang menyebut pembuangan itu mengabaikan berbagai bukti ilmiah yang menyebut limbah itu membahayakan lingkungan.

"Pemerintah Jepang dan TEPCO menyesatkan dan keliru menyatakan tidak ada alternatif atas keputusan mereka,” kata Manajer Greenpeace Jepang Hisayo Takada.

Greenpeace menyebut belum semua risiko radioaktif dari pembuangan itu dievaluasi. Dalam kajian Greenpeace dan sejumlah panel ahli, air itu tidak hanya mengandung tritium.

Air limbah PLTN Fukushima juga mengandung antara lain karbon-14, cesium-137, kobalt-60, strontium-90 dan yodium-129. Total ada 621 jenis senyawa radioaktif dalam limbah bekas air pendingin PLTN Fukushima.

Karbon-14 butuh setidaknya 5.000 tahun untuk hilang. Senyawa itu bisa memicu mutasi genetika. Adapun strontium-90 dapat memicu kanker tulang dan darah.

Berdasarkan data TEPCO, kandungan strontium-90 pada limbah PLTN Fukushima 100 kali lebih tinggi dari ambang batas.

Greenpeace mengingatkan limbah PLTN Fukushima berbeda dari PLTN lain. Limbah Fukushima mengandung lebih banyak jenis dan jumlah radioaktif.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebab, limbah itu bersentuhan dengan inti reaktor PLTN. Di PLTN lain, limbah sisa air pendingin sama sekali tidak bersentuhan dengan inti reaktor.

"Tidak layak membandingkan limbah PLTN Fukushima dengan PLTN lain," demikian pernyataan Greenpeace Jepang. (rpi/nsi)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Sebelumnya, polisi mengamankan 157 orang selama jalannya aksi demo di Malioboro yang berujung ricuh. Polisi melakukan pemeriksaan ketat, termasuk tes urine.
‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎Berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD Atto 1 mencatatkan distribusi sebanyak 4.329 unit pada Oktober 2026.
Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Tak hanya soal turnamen, IOAC 2026 membawa kabar positif bagi perkembangan olahraga akuatik nasional.
Operasi Bypass Jantung Perdana, RS UNAIR Sukses Tangani Pasien dalam Enam Jam

Operasi Bypass Jantung Perdana, RS UNAIR Sukses Tangani Pasien dalam Enam Jam

RS UNAIR Surabaya berhasil melakukan operasi bypass jantung untuk pertama kalinya. Keberhasilan tindakan medis berisiko tinggi itu diapresiasi Wamendiktisaintek
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
InfraNexia Tambah 1.408 Km Jaringan Fiber Optik pada 2026, Siapkan AI Ready Infrastructure

InfraNexia Tambah 1.408 Km Jaringan Fiber Optik pada 2026, Siapkan AI Ready Infrastructure

InfraNexia tambah 1.408 km jaringan fiber optik pada 2026 sekaligus menyiapkan AI Ready Infrastructure untuk memperkuat konektivitas digital Indonesia.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Selengkapnya

Viral