Jelang Musim Hujan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Minta Dinas SDA Bersiap: Lurah se-DKI Segera Ajak Warga Kerja Bakti Bersihkan Saluran Air

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersiap menghadapi musim hujan.

Melansir data analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), akan ada potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang dan hujan lebat yang datang tiba-tiba, hal ini kerap terjadi pada masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan seperti saat ini.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, perlu antisipasi dalam mengurangi potensi banjir pada musim hujan, yakni pengurasan waduk, embung dan saluran air yang terhubung ke 13 sungai di Jakarta.

"Pengurasan dilakukan agar saluran air, waduk dan embung di Jakarta mampu menampung air lebih banyak dari curah hujan lebat yang akan terjadi beberapa waktu ke depan," ujar Ida Mahmudah, usai rapat Badan Anggaran DPRD DKI, Selasa (31/10/2023).

Ia juga berharap para lurah se-DKI Jakarta mulai menggerakkan pengurus RT dan RW untuk mengajak warga di permukiman padat penduduk menggelar kerja bakti.

"Kerja bakti digelar untuk memastikan saiuran air di permukiman warga tidak tersumbat sehingga saat hujan lebat turun, saluran air di pemukiman berfungsi optimal," harapnya.

Baca Juga

Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Biaya Politik Gila-gilaan, Demokrasi Tak Harus Selalu Coblos Langsung

Ia memaparkan, Komisi D DPRD DKI mendukung upaya penanggulangan banjir di Jakarta dengan mengalokasikan anggaran pada rancangan APBD DKI Tahun 2024 mencapai lebih dari Rp2 triliun.

"Alokasi anggaran penanganan banjir itu tersebar untuk berbagai kegiatan. Termasuk, pengurasan saluran mikro maupun anggaran serupa di tingkat suku dinas," paparnya.

Komisi D DPRD, lanjut Ida, juga sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta terkait prioritas penanganan banjir difokuskan pada normalisasi Kali Ciliwung.

"Selain pengurasan, normalisasi Kali Cilwung juga menjadi prioritas yang akan dikerjakan pada tahun 2024," tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran pembelian lahan untuk pembangunan waduk dan embung.

"Dinas SDA DKI tidak perlu membeli lahan, tapi dapat memanfaatkan lahan milik OPD lain untuk membuat waduk atau embung," tandasnya. (ags/mii)