Sidang Tanwir IMM XXXII soroti isu Politik Kebangsaan

Jakarta, tvOnenews.com - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyelenggarakan agenda Tanwir pada 1-3 Desember 2023 yang diikuti Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Ketua Umum DPP IMM Andul Musawir Yahya menyampaikan, Sembilan isu tersebut merupakan hal-hal penting yang harus direspons oleh IMM sebagai bagian dari tanggung jawab Intelektualnya. Dengan ini IMM mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkolasi memajukan Indonesia sebagaimana tema yang diangkat dalam tanwir kali ini.

“Penyelesaian Sembilan permasalahan bangsa ini memjadi syarat untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus berkolabarasi menangani masalah-masalah itu jika mau memajukan Indonesia,” ungkap pria kelahiran Makassar tersebut, Senin (4/12/2023).

Forum Tanwir IMM ini merumuskan 9 pernyataan sikap sebagai respons atas dinamika kebangsaan mutakhir. Sembilan poin tersebut mencermati isu korupsi, Pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi, masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan, isu Pemilu 2024, krisis lingkungan, masalah generasi muda, masalah hukum dan keagamaan.

Pertama, IMM mengkritik gurita korupsi yang terjadi di Indonesia. IMM memandang merebaknya kasus korupsi di Indonesia adalah akibat langsung dari meluruhnya integritas penegak hukum juga kuatnya intervensi kekuatan politik. Kekuatan politik itu dipandang sering tebang pilih, menyasar lawan politik. IMM memandang. Pemerintah adalah penanggung jawab utama pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan.

Kedua, dalam Tanwir ini, IMM juga mengkritik masalah Pendidikan nasional yang dipandang sebagai penyebab utama merosotnya kualitas manusia Indonesia. Dalam soal ini, IMM memandang masalah Pendidikan harus segera diselesaikan, baik secara sistemik maupun secara teknis.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Kukuhkan Kepala BKKBN Jatim, Tegaskan Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Penurunan Stunting Jadi Fondasi Siapkan SDM Unggul

Ketiga, IMM mengevaluasi masalah kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Masalah tersebut lahir karena merosotnya kualitas Pendidikan, minimnya akses sumber daya, kebijakan ekonomi yang kurang merata hingga menguatnya oligarki yang menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk soal ini, IMM memandang pemerintah perlu memastikan pemerataan akses sumber daya, membangun kebijakan yang berkadilan dan perbaikan kualitas Pendidikan yang setutur menunjang perbaikan ekonomi.

Keempat, menurut IMM, di tubuh bangsa ini juga terdapat masalah maraknya diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan, dilihat dari banyaknya kasus pelecehan seksual, pernikahan dini, masalah ketidakpastian Nasib pekerja formal dan informal, dan keterwakilan Perempuan dalam politik. IMM dalam hal ini memandang perlunya kerja sama pemerintah, apparat hukum dan kekuatan sipil untuk membangun kehidupan yang setara dan adil.