Siswa SD di Palopo, Demo DPRD, Gara-Gara Kartu Vaksin

Palopo, Sulsel - Sejumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD setempat. Aksi siswa SD ini, buntut dari aturan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Palopo, yang melarang siswa SD dan SMP ikut Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jika orang tuanya belum memiliki kartu vaksin.

"Bagaimana dengan siswa yang mungkin sudah yatim piatu, atau orang tuanya tidak layak vaksin karena ada penyakit bawaan. Aturan ini kami anggap berlebihan dan terlalu dipaksakan," kata Nasrun Naba, salah satu perwakilan orang tua siswa, yang mempertanyakan aturan baru tersebut.

Didampingi orang tua dan pemerhati pendidikan Kota Palopo, para siswa ini duduk melantai depan kantor DPRD sambil membentangkan spanduk bertuliskan protes mereka.

Baca Juga

Komitmen Kesetaraan dalam Industri Pertambangan, Keterlibatan Pekerja Perempuan PT Vale Indonesia Capai 12,37 Persen

Menurut perwakilan orang tua siswa, surat edaran yang mengharuskan siswa menunjukkan sertifikat atau kartu vaksin orang tua, telah merenggut hak siswa untuk mendapatkan pelajaran.

Pemerintah kata dia, harus mencari solusi lain yang tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat. termasuk dengan capaian target vaksinasi 100 persen, yang seharusnya tidak mengorbankan hak siswa SD dan SMP untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

"Pada dasarnya kita dukung pemerintah untuk mengajak masyarakat melakukan vaksin, tapi itu tadi jangan korbankan anak-anak kita, biarkan mereka mendapat pendidikan yang layak," ujarnya.

Nasrun menambahkan, dampak dari aturan ini, ada beberapa siswa SD yang terpaksa tidak dapat mengikuti ujian semester, karena orang tuanya belum memiliki kartu vaksin.

Adapun Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Abdul Salam, berjanji akan memanggil seluruh Kepala Sekolah SD san SMP se Kota Palopo, Dinas Pendidikan serta orang tua siswa, untuk mendengarkan alasan pemberlakuan aturan tersebut.

"Tapi kami jamin, siswa SD dan SMP tetap bisa ikut Pembelajaran Tatap Muka. Dan segera kita agendakan Rapat Dengar pendapat (RDP) untuk bahas masalah ini," kata Abdul Salam.

Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Palopo, mengeluarkan aturan yang mewajibkan siswa membawa surat atau sertifikat vaksin orang tuanya sebagai syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Surat tersebut ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Syahruddin.