Debat Perdana Capres: Menanti Preferensi Kebijakan HAM Para Kandidat

Jakarta, tvOnenews.com - Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), Amnesty Internasional menyoroti debat calon presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tadi malam, Selasa (12/12/2023). 

Salah satu tema dalam debat perdana tersebut yakni membahas mengenai HAM.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan meski ketiga kandidat calon presiden berjanji menegakkan hak asasi manusia. Tetapi tidak berbicara mengenai bagaimana cara mewujudkannya.

“Kita lihat semua kandidat capres berjanji menegakkan hak asasi manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata," kata Usman Hamid, Rabu (13/12/2023).

Menurut Usman, perlu diadakan solusi berdialog untuk mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Sebab, konflik-konflik tersebut sangat mendesak untuk segera diatasi Pemerintah.

Baca Juga

Akademisi USU dan Aktivis Bakumsu Dukung Perubahan UU HAM: Sudah Seperempat Abad Lebih

"Itu aspirasi orang asli Papua. Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak," ucapnya.

Usman memandang, masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan capres Prabowo terkait Papua. 

Dia menilai, justru pandangan seperti ini yang membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti.

"Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik," ujarnya.

Ia pun menyinggung para kandidat capres dalam debat semalam justru menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas.

"Belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Dan penguatan Komnas HAM juga luput," kata dia.

Usman mengatakan, selama sepuluh tahun terakhir Komnas HAM terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR. Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan mereka berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil.

"Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara," bebernya.

"Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput," tambah dia.