Debat Perdana Capres: Menanti Preferensi Kebijakan HAM Para Kandidat

Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan. Bahkan itu akan menjadi tugas besar ke depannya.

"Penyelesaian 12 kasus tersebut perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR," katanya.

Lantas dia pun mempertanyakan bagaimana ketiga kandidat capres tersebut dapat mewujudkan kebijakan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat.

“Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu, bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?," papar Usman.

Diketahui, ketiga calon presiden RI, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menjalani debat perdana di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, pada Selasa malam (12/12). 

Tema debat pertama adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Baca Juga

Akademisi USU dan Aktivis Bakumsu Dukung Perubahan UU HAM: Sudah Seperempat Abad Lebih

Debat berikutnya akan berlangsung pada 22 Desember 2023, kemudian 7 Januari, dan 21 Januari 2024, serta debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2024.(rpi/muu)