Menkeu: Budaya Antikorupsi Menjaga Pengelolaan Keuangan Negara

Jakarta – Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara berperan aktif dalam kegiatan pencegahan korupsi demi membangun kesadaran masyarakat terhadap budaya antikorupsi, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelolaan keuangan yang prudent dan berintegritas diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Hal ini menjadi poin penting dalam Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2021 dengan tema “Perkuat Budaya Antikorupsi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Tepercaya, Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh” pada Selasa, 8 Desember 2021 secara daring.

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, pejabat/pegawai di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, TNI, Polri serta masyarakat. Acara dibuka oleh Menteri Keuangan dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembicara.

Pada puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2021 ini, Inspektorat Jenderal Kemenkeu bersama Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait integrasi ALPHA dan LHKPN oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK.

Perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka kerja sama pelaksanaan integrasi ALPHA dan LHKPN, mendukung kegiatan pengawasan internal, serta sebagai penyederhanaan administrasi pelaporan kewajiban dari pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Keuangan.

Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas data, serta memberikan manfaat optimal bagi Kementerian Keuangan.

Baca Juga

Tarik Utang Rp 386 Triliun Per 31 Mei, Purbaya: 46,4 Persen dari Target APBN 2026

“Namun saya akan menekankan, compliance terhadap sikap tranparansi dalam bentuk laporan harta dan kekayaan seluruh penyelenggara negara harus dilakukan. Nah, upaya untuk men-simplify menjadi sangat bagus. Jadi saya senang dengan inisiatif ini, antara KPK dengan Kementerian Keuangan,” ujar Menkeu.

Salah satu akar masalah dari korupsi adalah rendahnya nilai integritas individu maupun secara organisasi. Rangkaian tindakan pencegahan korupsi telah dikembangkan, diantaranya melalui implementasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pertama kali diselenggarakan oleh KPK pada tahun 2007 dengan metode telah diterapkan secara luas di beberapa negara dengan nama integrity assessment dan diakui secara internasional.

Survei Penilaian Integritas bermanfaat untuk memotret kondisi integritas dan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta sebagai early warning system yang dapat membantu memetakan area rentan KKN. Kementerian Keuangan yang merupakan salah satu institusi yang dipercaya KPK untuk menyelenggarakan survei secara mandiri terus berupaya menjaga interitas para pegawainya.

Sesuai dengan hasil Survei Penilaian Integritas yang dilakukan selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan memperoleh skor 88.96. Hasil skor tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan termasuk institusi yang berpredikat risiko rendah. SP – 103 /KLI/2021 Hal 2/2 Di Kementerian Keuangan, integritas merupakan core value dan landasan awal pertama dari kelima nilai Kemenkeu, yakni integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Kementerian Keuangan berkomitmen membangun sistem yang lebih tahan terhadap kemungkinan perilaku korupsi, selanjutnya budaya dan perilaku, yang seluruhnya dibangun dengan pondasi integritas sebagai pondasi utama.

“Jadi kalau kita Kementerian Keuangan selalu bicara tentang integrity, itu ga bicara tentang kita tidak korupsi. Karena di dalam kurungnya ada tiga, yaitu sikap harus selalu accountable, adanya kompetensi dan punya etika. Tiga hal yang merupakan core value integrity minus corruption,” tandas Menteri Keuangan.

Pencegahan korupsi di lingkungan Kemenkeu dapat dilakukan melaui tiga area utama yang perlu diperhatikan. Tata kelola dengan penguatan leadership, risiko dengan mengenali faktor pendorong berupa tekanan, kesempatan, kapabilitas, dan rasionalisasi, dan pengendalian berupa konsep tiga lini. Pada kesempatan baik ini, Menteri Keuangan juga mengajak seluruh peserta webinar untuk bersama menjaga integritas.

“Selama bertahun-tahun dalam kita memperingati hari antikorupsi selalu saya menekankan betapa pentingnya integritas. Ini adalah identik dengan kehormatan Anda, dengan harga diri Anda. Kalau Anda punya kehormatan dan identitas, seharusnya itu adalah harta yang paling penting. Jadi seharusnya tidak di kompromikan atau dijual belikan. Makanya saya selalu mengatakan jaga integritas. Karena itu adalah dignity Anda. Kehormatan Anda. Jaga integritas karena itu adalah identik dengan marwah Anda,” tegas Menkeu.

Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai momentum sinergi dan kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi, sehingga tercipta kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan kontribusi dan partisipasi dari seluruh pegawai terhadap kegiatan ini pun diharapkan dapat memperkuat benteng integritas Kemenkeu, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pun berjalan secara optimal dan pemulihan ekonomi akan berjalan sesuai harapan.

Selain itu, Inspektur Jenderal dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan, baik di pusat maupun di tingkat unit vertikal termasuk keluarga dan anak-anak turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hakordia Tahun 2021.

Setidaknya 36 kegiatan telah diselenggarakan yang antara lain terdiri dari 3 webinar, 5 talk show, 1 town hall meeting, 3 sosialisasi, serta kampanye media sosial dan lomba-lomba bertema integritas atau antikorupsi.

“Talk show: Integrity from Home dan webinar Dongeng Antikorupsi kami selenggarakan untuk para pegawai, keluarga dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dengan harapan, keluarga dapat memberikan dukungan penuh kepada pegawai untuk mencegah praktik-praktik korupsi,” ungkap Irjen Awan. (mii)