Meski Tahun Politik, Fraksi PKB DPR Klaim Masih Konsisten Layani Rakyat

"Fraksi PKB mengingatkan akan risiko moral yang bisa terjadi jika penghapusan kredit dilakukan secara tidak hati-hati," demikian dikutip dari rilis resmi.

Dalam keseluruhan langkah-langkah tersebut, Fraksi PKB terus menegakkan prinsip bahwa pengelolaan keuangan harus mengedepankan asas proporsional dan keadilan, terutama dalam penerimaan pajak, agar tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha kecil dengan beban pajak yang tidak proporsional. 

"Ini adalah gambaran dari peran Fraksi PKB dalam mengawasi dan membantu menyusun regulasi yang lebih efektif dan inklusif bagi kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia," lanjutnya. 

Selain itu, dalam ranah keuangan, Fraksi PKB memperhatikan aspek penghapusan kredit untuk segmen tertentu. Terkait dengan infrastruktur, Fraksi PKB memfokuskan perhatiannya pada beberapa aspek kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Salah satu upayanya adalah mendorong program revitalisasi pasar rakyat. 

Fraksi partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu menggarisbawahi pentingnya perbaikan pasar rakyat yang berperan besar dalam menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau dan memberikan lapangan pekerjaan untuk sektor informal. 

"Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik tetapi juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat."

Baca Juga

Survei IPO: Menteri Bahlil Masuk Tiga Besar Menteri Berkinerja Terbaik

PKB juga menyoroti aspek lain yang tak kalah penting yakni ketahanan pangan. Para anggota Fraksi PKB menyoroti posisi Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata global dalam Global Food Security Index (GFSI).

"Dalam konteks ini, peran Kementerian Perdagangan menjadi krusial dalam memastikan ketahanan pangan dapat ditingkatkan, mencegah kenaikan tiba-tiba harga kebutuhan pokok, dan memberikan jaminan ketersediaan pangan untuk masyarakat."

Dalam usulan perubahan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2019, Fraksi PKB meminta kepada pemerintah memberikan perhatian yang setara terhadap madrasah swasta dalam program rehabilitasi prasarana pendidikan. 

Lebih lanjut, Fraksi PKB juga menggarisbawahi urgensi perbaikan sarana air bersih di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan serta peningkatan layanan transportasi menyusul prediksi peningkatan jumlah pemudik. 

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi mereka untuk mengawasi infrastruktur dalam arti yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat. Tak hanya pada tingkat lokal, Fraksi PKB juga mencatat pentingnya perhatian terhadap isu-isu nasional seperti Meikarta dan krisis air bersih di beberapa daerah.