Warga Ambon Keluhkan Harga BBM, Anies Janji Ubah Skema Subsidi yang Tak Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com - Calon Presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan merespons keluhan masyarakat di Ambon, Maluku terkait harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam acara Desak Anies, eks Gubernur DKI Jakarta itu sepakat dengan mekanisme subsidi BBM tidak merata dan tepat sasaran. Hal ini bermula saat warga Ambon, Maluku, mengeluhkan harga BBM di wilayahnya.

"Ini juga dialami di banyak tempat yang kawasan kepulauan, tentu Maluku mengalaminya. Jadi, kami melihat bahwa banyak sekali subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," kata Anies, di Ambon, Maluku, Senin (15/1/2024).

Capres besutan Koalisi Perubahan itu mengungkap beberapa data penerima subsidi BBM yang disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut dia, dari data tersebut, tampak subsidi BBM tidak tepat sasaran melihat kebutuhan masyarakat terkait solar.

"Saya lihat datanya nih, menurut Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, bahwa solar itu 89 persen dinikmati dunia usaha subsidinya, hanya 11 persen dinikmati oleh keluarga," jelasnya.

Baca Juga

Kabar Baik buat Maluku, Sherly Tjoanda Punya Program Rumah Layak Huni Bisa Dirasakan sama Warga Kategori Desil 1

Meski demikian, Anies menegaskan angka 11 persen subsidi BBM dinikmati keluarga mampu.

Menurut dia, hal tersebut jelas terlihat ketimpangan soal penyaluran subsidi BBM.

"Dan dari 11 persen yang dinikmati di keluarga itu ternyata 95 persen dinikmati keluarga yang sudah mampu, hanya 5 persen keluarga yang tidak mampu. Jadi, petani, nelayan, itu hanya menikmati 5 persen dari subsidi solar," ungkap dia.

Selain itu, Anies turut mengungkap data penerima subsidi BBM Pertalite dinikmati 86 persen kalangan keluarga mampu.

Sementara itu, dia menyebut hanya sekitar 20 persen keluarga prasejahtera yang menikmati subsidi BBM Pertalite.

"Ini kondisi yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan subsidi diterima mereka yang sudah berkemampuan, ini potret kenyatannya," tegas Anies.

"Menurut kami, harus ada kejelasan nanti siapa yang bisa mendapatkan solar subsidi, siapa yang bisa mendapatkan pertalite subsidi, sehingga subsidi itu tepat sasaran. Jangan sampai yang membutuhkan petani, nelayan, keluarga prasejahtera justru gagal mendapatkan yang subsidi," tandas dia.(agr/lpk)