Polemik Pernyataan Jokowi Presiden Tak Harus Netral, PDIP Singgung Perhelatan Pilpres 2024 Semakin Tak Adil

Jakarta, tvOnenews.com - Pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden yang boleh tak netral pada Pilpres 2024 ini semakin menuai polemik dari berbagai pihak. 

Tak terkecuali dari kubu PDIP yang turut serta mengomentari pernyataan dari Jokowi terkait sikap presiden yang tak harus netral pada perhelatan Pilpres 2024 ini. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap pernyataan Jokowi mendapat banyak tentangan dari individu pro demokrasi. 

Baca Juga

DPP PPP Hadiri Rakerwil di Aceh, Mantapkan Konsolidasi dan Petakan Strategi Pemilu 2029

Bahkan, kata Hasto, pernyataan dari Jokowi membuat instrumen perhelatan Pilpres 2024 semakin terlihat berjalan tidak adil. 

"Cermati terhadap pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi kami terus melihat bahwa reaksi yang diberikan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi dari kalangan akademisi, dari kalangan yang mendambakan agar Pemilu bisa berjalan dengan fair," kata Hasto kepada awak media di Yogyakarta, Kamis (25/1/2024). 

"Ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif didalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita," sambungnya. 

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik pada perhelatan Pilpres 2024 ini. 

Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan Capres-Cawapres perhelatan Pilpres 2024. 

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024). 

Jokowi mengatakan meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. 

"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi. (raa)