PDIP Sebut Mensos Risma Tidak Dilibatkan Pembagian Bansos yang Dilakukan Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan politikus PDIP yang juga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Adapun bansos tersebut dibagikan oleh Presiden Jokowi saat masa kampanye Pilpres 2024.

Hasto menjelaskan tidak dilibatkannya Risma dalam proyek tersebut lantaran Risma menolak data Kementerian Sosial (Kemensos) dipakai untuk kepentingan politik pribadi.

“Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi. Beliau tidak mau data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” kata Hasto dikutip Rabu (31/1/2024).

“Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu Ibu Risma tidak diajak?,” tambahnya.

Baca Juga

Prabowo Terima Banyak Usulan dari Para Akademisi dalam Sarasehan Kebangsaan

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu lantas mengungkapkan bahwa ada beberapa beras untuk rakyat miskin (raskin) dari Bulog yang karungnya bergambar paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius. Justru ini mencederai rakyat dan ini tidak sesuai dengan tata kenegaraan yang baik,” jelas Hasto.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos.

Menurutnya, kementerian/lembaga yang diajak Jokowi untuk membagikan bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," ungkap Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Ari pun membantah bahwa alasan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Di mana hubungan Jokowi dengan PDIP sedang merenggang akibat Pilpres 2024.

"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," pungkasnya. (saa/nsi)