Korlantas Polri Dirikan Pos Pembatasan di 407 Titik Jawa-Bali

Jakarta, 03/7 - Kepolisian Republik Indonesia mendirikan pos penjagaan dan pemeriksaan di 407 titik yang tersebar di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali demi mengendalikan mobilitas masyarakat selama dan setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, kata Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Istiono. "Kami bangun 407 titik pembatasan mobilitas dan pengendalian pengetatan di jajaran ini," kata Irjen Pol Istiono saat Apel Pasukan Operasi Aman Nusa II di Jakarta, Sabtu  (3 Juli 2021), sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.

Ia menjelaskan, pos-pos penjagaan itu akan jadi semacam titik pemeriksaan (check point) bagi masyarakat yang berkegiatan di luar rumah selama PPKM Darurat. Oleh karena itu, ia berharap pos-pos penjagaan itu dapat menjadi salah satu cara menekan laju penyebaran COVID-19 yang dalam beberapa hari terus meningkat, khususnya di sejumlah provinsi Pulau Jawa dan Bali.

Dalam Operasi Aman Nusa II yang berlangsung pada 3 Juli 2021 sampai 1 Agustus 2021, Korlantas Polri akan dibantu oleh Korps Sabhara Polri. Anggota Korps Sabhara Polri akan berpatroli menggunakan motor dan kendaraan roda empat ke tempat-tempat yang dinilai berpotensi membentuk kerumunan. Namun tidak hanya itu, para polisi itu juga akan berpatroli sampai ke daerah-daerah setingkat RT dan RW demi memastikan warga mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah selama PPKM Darurat.

Istiono menyebutkan, saat berpatroli, anggota Polri juga akan mengedukasi masyarakat agar tidak berkerumun dan tetap berada di dalam rumah. Pasukan Polri yang tergabung dalam operasi juga akan mengajak masyarakat ikut program vaksinasi COVID-19 massal demi menekan laju penyebaran penyakit. "Pendisiplinan protokol kesehatan di jajaran ini juga tidak mudah, kita harus bersinergi dengan masyarakat, menyadarkan masyarakat," ujar Istiono ke pasukan Operasi Aman Nusa II.

Presiden Joko Widodo pada Kamis (1/7) mengumumkan PPKM Darurat berlaku di wilayah Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Terkait itu, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian menerbitkan aturan lebih detail soal pelaksanaan PPKM Darurat, Jumat.

Dalam Instruksi Mendagri No.15/2021, Tito menyebut bahwa seluruh kegiatan sektor non-esensial berlangsung secara virtual atau dari rumah. Sementara itu, sektor esensial diwajibkan mengurangi kapasitas pegawainya yang bekerja langsung di kantor sampai 50 persen. Hanya sektor kritikal yang diperbolehkan beroperasi 100 persen selama PPKM Darurat.

Baca Juga

DPR Minta Evaluasi Total Mudik Lebaran, Soroti Kantung Parkir di Pelabuhan hingga Perbaikan Jalan