Sidang Sengketa Pileg, MK Tegur KPU RI Gegara Tidak Bawa Hasil Noken Papua Tengah

Jakarta, tvOnenews.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegur KPU RI sebagai pihak termohon karena tidak membawa bukti formulir C.Hasil Ikat Provinsi Papua Tengah.

Hal itu terjadi dalam sidang sengketa Pileg 2024 terkait perolehan suara di Provinsi Papua Tengah.

Sebagai informasi, formulir C.Hasil Ikat adalah bukti perolehan suara di TPS yang masih memakai sistem noken.

Enny mempertanyakan hal tersebut lantaran dalil pemohon menyebut ada perbedaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dengan kabupaten/kota.

“Ini kaitannya dengan dalil pemohon menggunakan C.Hasil Ikat. Ini kan mestinya harus ada hasil secara berjenjang. Jadi C.Hasil Ikat. Kemudian D.Hasil kecamatan/distrik baru kabupaten. Ini kan mulainya dari D.Hasil kecamatan dan kabupaten, C.Hasil Ikatnya ada enggak? Biar bisa kita cocokkan,” kata Enny di Ruang Sidang Panel 2, Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Baca Juga

Putusan MK Ubah Wajah Industri Asuransi di Indonesia

Kemudian, KPU RI mengatakan bahwa pihaknya tidak membawa formulir C.Hasil Ikat hari ini. KPU berdalih formulir tersebut sedang disiapkan untuk diajukan sebagai bukti tambahan.

“C.Hasil sedang kami persiapkan sebagai nanti bukti tambahan,” kata Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat.

“Jadi yang dimasukkan ini sama sekali belum ada bukti C.Hasil Ikat-nya ya. Ini tolong bisa dilihat penghitungan secara berjenjangnya dari mulai C.Hasil Ikat termasuk bukti T6 tadi. Kenapa itu diambil alih?,” ujar Enny.

Hakim Arief Hidayat selaku Ketua Sidang Panel 2 lantas meminta KPU untuk melengkapi bukti tambahan pada siang hari ini.

Namun, Yulianto mengatakan pihaknya tidak bisa menyerahkan bukti tambahan itu pada siang ini.

“Dari siang ini ya C.Hasil Ikat-nya,” kata Arief.

“Kayaknya belum bisa Yang Mulia,” jawab Yulianto. (saa/nsi)