Hadir Sebagai Saksi Meringankan, JK Tegaskan Pemerintah Urusi Kebijakan Bukan Teknis

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) memastikan bahwa pemerintah hanya turut campur pada ranah kebijakan, tidak mengurusi persoalan teknis.

Hal ini dia katakan saat hadir sebagai saksi meringankan atau saksi a de charge pada persidangan terdakwa kasus korupsi eks Dirut Pertamina Galaila Karen Agustiawan.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan persoalan teknis pembelian liquefied natural gas (LNG) Amerika Serikat yang dilakukan oleh Karen di luar tanggung jawab pemerintah.

"Sekali lagi pemerintah, presiden hanya mengatur kebijakan," jelas dia di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

"Teknisnya oleh Pertamina. Jadi presiden tidak sampai bahwa bicara begini, beli di sini, tidak," sambung dia.

Baca Juga

Ketahanan Energi Jadi Taruhan, Pertamina Hulu Migas Adu Inovasi Hadapi Tantangan Industri

Sebagai informasi, mantan Dirut Pertamina Galaila Karen Agustiawan terseret kasus dugaan korupsi pembelian liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair dengan dakwa merugikan negara sebesar 113 juta dolar AS. 

Dakwaan pun dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024). Bahkan, Karen didakwa memperkaya diri sendiri hingga Rp1 miliar lebih.

Karen diduga memberikan persetujuan pengembangan LNG di Amerika Serikat tanpa ada pedoman jelas seperti memberi izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi analisis secara ekonomis dan analisis risiko. (agr/nsi)