Muhammadiyah Kritik Keras soal Dugaan Korban Salah Tangkap di Kasus Vina Cirebon

Berarti, terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang.

Selain itu, dia mengatakan, bahwa negara bertanggung jawab terhadap korban salah tangkap. 

Sebab, negara menjunjung tinggi hak asasi manusia karena merupakan hak yang fundamental, sehingga harus terlindungi dan terbebas dari segala bentuk ancaman maupun penyiksaan.

"Tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan rehabilitasi yang dalam praktiknya masih menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Mengutip Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, korban berhak menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi karena salah tangkap dakwaan," pungkasnya.

Dijelaskan Maneger, makna berhak yakni jika tidak menuntut ganti rugi maka diperbolehkan. 

Padahal jelas korban salah tangkap telah mengalami pelanggaran HAM.

Sedangkan, ganti kerugian yakni hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

"Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan," ujar Maneger. 

Sementara itu, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan, dan harkat, serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. (aag)