Jampidsus Kejagung Dilaporkan ke KPK di Tengah Isu Penguntitan Densus 88, Ini Alasannya

Sugeng juga mengungkapkan, ada beberapa fakta terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atau persekongkolan jahat tersebut.

Pertama, PT. IUM diduga sengaja didirikan oleh AH pada tanggal 19-12-2022, atau 10 hari sebelum Penjelasan Lelang (aanwijzing),  untuk dipersiapkan menjadi pemenang lelang. AH lalu menunjuk sejumlah boneka yang tidak memenuhi kualifikasi dari aspek Personality dan Party untuk duduk selaku direksi dan komisaris. 

Pemegang saham  di perseroan dengan diatasnamakan PT. MPN dan   PT. SSH. Kedudukan  nominee-nominee  pada  PT. IUM dan PT. GBU merupakan bentuk “penyelundupan hukum” bertentangan dengan pasal 33 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Pasal 48 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, yang diduga dimaksudkan untuk “menyembunyikan dan menyamarkan” kekayaan yang bersumber dari tindak pidana pencucian uang. PT. IUM dari  aspek teknis, administratif, teknis, finansial, lingkungan.

“PT. IUM, sejatinya tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta lelang,  selain tidak memiliki Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen,” ungkapnya. 

​Fakta kedua, pembayaran uang lelang oleh PT. IUM sebesar Rp1,945 Triliun bersumber dari pinjaman lembaga perbankan milik BUMN dengan pagu kredit sebesar Rp2,4 Triliun.

Fakta ketiga, nilai total keekonomian 1 paket saham  PT. GBU, dengan cadangan resources 372 juta MT dengan sedikitnya sebesar Rp12 Triliun. Diduga dengan menggunakan modus operandi mark down dan merendahkan nilai limit lelang dari Rp12 Triliun, menjadi Rp1,945 Triliun.

Fakta keempat, terdapat peran Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI, yang diduga sengaja “membatasi” penyebarluasan pengumuman lelang”, dengan cara memasang Iklan Pengumuman Lelang hanya 1 kali di koran ada tanggal 31 Mei 2023.

Fakta kelima, dalam penawaran lelang hanya diikuti oleh satu perusahaan yakni PT. IUM.

Oleh karena itu cukup alasan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan jahat yang merugikan negara sebesar Rp9,7 Triliun.(hmd/lkf)