Telak! Mantan Kabaresrim Polri Minta Mahkamah Agung Turun Tangan Jelaskan Kejanggalan Persidangan Pembunuhan Vina

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji meminta Mahkamah Agung (MA) turun tangan menjelaskan kejanggalan dalam persidangan pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eky tahun 2016 silam.

Dalam tayangan di YouTube Deddy Corbuzier, Komjen Susno Duadji menyoroti peradilan untuk delapan terpidana kasus Vina Cirebon.

Menurutnya, pihak yang mampu menjelaskan kepada masyarakat soal kegaduhan persidangan Vina, yakni hakim Mahkamah Agung.

"Nah, ini yang kita mohom humas dari pengadilan menjelaskan, karena rakyat harus tahu supaya pengadilan tidak dicap nggak beres," kata Susno Duadji dilansir, Rabu (29/5/2024).

Dia menjelaskan dalam persidangan terungkap adanya tiga daftar pencarian orang (DPO). Akan tetapi, kekinian para terpidana dikatakan menarik berita acara pemeriksaan (BAP) soal DPO tersebut.

Selain itu, para terpidana kasus pembunuhan Vina pun menyatakan tidak bersalah.

Menurut Susno, polemik tersebut seharusnya bisa diatasi Mahkamah Agung, yang mana dipercaya memiliki bukti tak terbantahkan.

"Pengadilan harus bicara ini ada DNA, sidik jari, CCTV, sehingga mereka (terpidana) nggak bisa mungkir. Mungkir dalam pembantahan boleh, tapi bukti ini yangg ngomong," jelasnya.

Dengan demikian, Susno meminta hakim yang menangani perkara pembunuhan dan pemerkosaan Vina bisa bersuara.

Selain itu, dia merasa Mahkamah Agung pun berhak menjelaskan kepada masyarakat soal kegaduhan kasus Vina Cirebon.

"Nah, siapa yang harus menjelaskan itu, karena sudah vonis? Hakim harus menjelaskan. Pengadilan, tidak salah Mahkamah Agung menjelaskan ini, rakyat ingin tahu, karena hakim itu milik rakyat," tegasnya.

Sementara itu, Susno menyarankan perlu adanya koreksi antara Polri, Kejaksaan, dan Hakim dalam menangani kasus tersebut.

Sebab, dia menilai kepolisian sudah mengoreksi kesalahan awal penyidikan yang mengatakan Vina dan Eky meninggal karena kecelakaan tunggal.

Menurut dia, Kejaksaan dan Hakim pun perlu melakukan koreksi dalam tuntutan dan putusan untuk para terpidana.

"Instansi lain hendaknya harus begitu juga. Kejaksaan harus periksa juga, apakah penuntutannya dilakukan dengan benar. Pengadilan juga, kan ada Komisi Yudisial, ada Mahkamah Agung, kok bisa lolos kalau misalnya ini seandainya salah," paparnya.

"Seandainya penyidikan, penuntutan salah, kok lolos di pengadilan negeri, penhadilan tinggi, Mahkamah Agung. Ini yang mereka harus koreksi," imbuhnya.