Menjaga NKRI dari Korupsi di Sektor Maritim: Urgensi Pimpinan KPK Berlatar Belakang Maritim

Jakarta, tvOnenews.com - Pendaftaran calon pimpinan (Capim) dan dewan pengawas (Dewas) KPK resmi ditutup pada 15 Juli 2024.

Tercatat terdapat 525 orang terdaftar dalam seleksi Capim dan Dewas KPK usau resmi ditutup.

Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa turut menyorot jumlah pendaftar Capim dan Dewas KPK itu.

Hakeng mengatakan jumlah pendaftar itu menunjukkan besarnya minat dan tanggungjawab berbagai kalangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Tak hanya itu, dalam proses seleksi tersebut tidak hanya kuantitas pendaftar yang menjadi perhatian, tetapi juga kualifikasi dan latar belakang mereka.

Terdapat usulan untuk memberikan ruang kepada Capim KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim.

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

"Latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait dengan sektor maritim,” kata Hakeng dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Hakeng menjabarkan Capim KPK dengan latar belakang maritim dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Pasalnya, Capim KPK dengan latar belakang maritim dinilai memiliki pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktisnya.

“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” ujar Hakeng

Hakeng menuturkan makin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, risiko korupsi disektor ini juga meningkat.

Sehinga kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.

Sebab, kata Hakeng latar belakang maritim pada Capim KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya terkait dengan sektor maritim.

“Pertama, pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif. Pengetahuan mendalam mengenai perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut memberikan mereka kemampuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi di sektor-sektor tersebut,” jelas Hakeng.

Hakeng menambahkan pengalaman praktis di dunia maritim memberikan wawasan tentang mekanisme operasional dan regulasi yang berlaku di sektor tersebut.