Hasil Mukernas PKB: Minta Pemerintah Revisi UU Pemilu Agar Pileg dan Pilpres 2029 Digelar Terpisah

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumumkan hasil rekomendasi eksternal dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2024 yang digelar pada Selasa (23/7/2024).

Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid menyebut PKB mendorong pemerintahan Indonesia selanjutnya merevisi paket UU Politik.

Salah satunya meminta agar Pileg dan Pilpres 2029 dilaksanakan pada waktu berbeda.

“Yang jelas rekomendasi eksternal mukernas PKB mendorong revisi paket undang-undang politik,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menjelaskan pihaknya mendorong adanya revisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. 

Baca Juga

Ketua Majelis Syura PKS: Demokrasi Harus Lahirkan Pemimpin Berintegritas Bukan Sekadar Pemenang

Pihaknya ingin agar gelaran Pileg dan Pilpres 2024 dilaksanakan pada waktu yang berbeda.

“Isinya salah satunya adalah mendorong supaya pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisah pada tahun 2029 yang akan datang,” jelas Huda dalam kesempatan yang sama. 

Dia menyebut usulan itu bertujuan untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih calon presiden maupun calon anggota legislatif.

Adapun rekomendasi eksternal yang lain dari Mukernas adalah PKB mendesak pemerintah mengambil sikap lebih keras lagi atas tindakan Israel ke Palestina.

“Yang sudah jelas diputuskan bersalah oleh Mahkamah Internasional. Hingga hari ke-291 agresi Israel ke Palestina sebanyak lebih dari 39 ribu warga tewas, dan 95 ribu lainnya mengalami luka-luka,” beber Jazilul.

Kemudian, PKB juga meminta pemerintah melakukan mitigasi terhadap gelombang PHK massal dialami pekerja di berbagai sektor. 

Mulai dari guru honorer, karyawan bank, pekerja media, hingga buruh tekstil.

“Mendesak pemerintah segera melakukan re-industrilisasi untuk membuka lapangan kerja baru sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” ungkap Jazilul. (saa/muu)