Hadiri Simulasi Pilkada 2024 di Tangerang Selatan, Ketua Bawaslu Berikan Sejumlah Catatan: Ada Pesan untuk KPPS

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri simulasi pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil Pilkada Serentak 2024 yang digelar oleh KPU.

Acara ini merupakan simulasi ketiga yang berlangsung di Aula Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu, 17 November 2024.

Dalam kesempatan itu, Bagja memberikan berbagai catatan penting yang ia anggap dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu.

Salah satu sorotan Bagja adalah proses pencoretan dan penandaan kategori pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dilakukan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) secara digital, bukan manual.

Menurutnya, pendekatan ini merupakan langkah positif yang perlu diterapkan secara konsisten oleh semua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan jajaran KPU di seluruh Indonesia.  

“Hal ini untuk menandai pemilih TMS baik secara de jure atau pun de facto. Penandaan secara sistem ini juga sesuai dengan strategi Bawaslu dalam mengawal akurasi data pemilih,” tegas Bagja, dikutip Selasa (19/11/2024).

Baca Juga

Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Biaya Politik Gila-gilaan, Demokrasi Tak Harus Selalu Coblos Langsung

Ia menjelaskan bahwa saat ini Bawaslu sedang melakukan patroli pengawasan untuk mendata pemilih TMS.

Data tersebut nantinya akan diberikan kepada KPU dalam bentuk rekomendasi perbaikan agar penandaan kategori TMS menjadi lebih akurat.

"Hasil pendataan pemilih TMS akan diumumkan pada 20 November mendatang," tambahnya.

Bagja juga menekankan pentingnya penandaan TMS secara digital untuk mengurangi risiko kesalahan teknis, seperti salah distribusi surat pemberitahuan bagi pemilih yang Memenuhi Syarat (MS).

“Langkah ini juga diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan surat suara di TPS yang kerap menjadi penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU),” ujarnya.

Dalam simulasi itu, pelayanan bagi pemilih disabilitas turut menjadi perhatian. Meski daftar hadir pemilih tidak menyebutkan kriteria disabilitas, data tersebut dicantumkan dalam salinan DPT yang disediakan KPPS.

"Kami mendorong KPPS untuk memberikan prioritas pelayanan bagi pemilih disabilitas, termasuk pendampingan jika diperlukan," kata Bagja.

Simulasi ini menjadi wadah evaluasi bagi pelaksanaan pemilu mendatang. Beberapa catatan lain dari simulasi masih dalam proses analisis dan akan digunakan untuk memperkuat pengawasan teknis pemungutan serta penghitungan suara di TPS.

Simulasi tersebut juga dirancang menyerupai situasi nyata pemungutan suara, dengan petugas KPPS, pemilih, saksi pasangan calon, hingga pengawas TPS. Acara itu dihadiri oleh jajaran KPU dan Bawaslu, baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun daerah.

Simulasi ketiga yang dilakukan oleh KPU ini menjadi langkah penting untuk mempersiapkan Pemilu 2024 yang lebih transparan dan akurat. Lewat berbagai evaluasi yang telah dicatat, harapannya pelaksanaan pemilu akan berjalan lancar dan meminimalisir potensi masalah teknis. (rpi)