Geger, Website Humas Polri Diretas Sambil Singgung Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun Penjara, Begini Isi Tampilannya

Jakarta, tvOnenews.com - Website Humas Kepolisian Republik Indonesia diduga diretas oleh pihak tak dikenal.

Pantauan tvOnenews.com saat mengakses situs tersebut pada Minggu (29/12/2024) sekitar pukul 11.05 WIB, halaman utama website Humas Polri tidak dapat menampilkan informasi terkait.

Situs milik lembaga kepolisian itu tersebut sempat menampilkan sindiran terhadap vonis 6,5 tahun penjara yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Moeis sebelum akhirnya diblokir.

Dalam tampilannya terdapat foto bertuliskan "MARKOBAR" yang artinya "Mari Korupsi Bareng-bareng" by Hukum Rakyat.

Kemudian terdapat tulisan "Pak Prabowo, sebagai sosok yang berada di lingkaran pemerintahan, sudah saatnya Anda berbicara lantang soal keadilan hukum di negeri ini. Bagaimana mungkin kasus korupsi yang merugikan negara Rp300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun penjara? ini bukan hanya soal angka, tapi ini keadilan yang terasa jauh dari rakyat kecil.

Baca Juga

ISESS: Posisi Polri Sudah Final di Bawah Presiden

"Kalau rakyat miskin mencuri ayam saja dihukum berat, lalu bagaimana dengan pelaku korupsi yang jelas-jelas menghancurkan masa depan bangsa. Hukum di Indonesia sudah terlalu lama dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sebagai calon presiden apakah Anda hanya akan diam dan membiarkan hukum dipermainkan oleh uang dan kekuasaan. Rakyat butuh keberanian untuk melawan korupsi bukan sekedar janji kosong tanpa tindakan."

"Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpin yang hanya bicara soal ekonomi tapi lupa bahwa akar masalahnya adalah korupsi yang tak tersentuh, jika Anda peduli dengan Indonesia tunjukkan bahwa Anda berani menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, termasuk pada para oligarki dan kroni, Touched by Rakyat".     

Namun begitu, saat dilihat kembali sekitar pukul 15.30 WIB, situs tersebut tak lagi bisa dibuka.

Situs menunjukkan informasi tak lagi bisa diakses.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polri belum ada yang merespons terkait peretasan website Humas Polri tersebut.(lkf)