Simak Deretan Layanan Publik yang Wajib Sertakan Kepesertaan BPJS Kesehatan

"Mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," demikian tercantum di butir B.

Presiden pun meminta Menag memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama merupakan peserta aktif JKN.

Pekerja Asing dan Pemohon Perizinan Usaha

Pemerintah menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia serta pemohon perizinan usaha merupakan peserta aktif dalam program JKN.

"Memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," sebut poin 10 dalam Inpres Nomor 1/2022.

Buruh dan Pekerja Industri

Baca Juga

Komitmen BPJS Hadirkan Layanan JKN yang Komunikatif

Untuk memastikan semua buruh dan keluarganya merupakan peserta aktif BPJS Kesehatan, Jokowi menginstruksikan Menteri Perindustrian untuk menyinergikan data industri yang memuat jumlah tenaga kerja, perusahaan industri, dan perusahaan kawasan industri.

"Memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri patuh dalam
mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional," tulis pemerintah di Inpres.

Kuli Bangunan di Proyek Kemen PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperintahkan untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan peserta aktif BPJS Kesehatan dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN.

Sopir Angkot dan Ojol

Dalam poin ke 13, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perhubungan untuk meningkatkan kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian termasuk transportasi dalam jaringan (online) menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Pemohon HAKI dan Paspor

Pelayanan publik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tak luput dari sasaran pemerintah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN. 

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," sebut Inpres.