Soroti Kekisruhan HGB Laut di Pesisir Tangerang, Ketua Masyarakat Pesisir Nusantara Angkat Bicara

Zul Helmi juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini. 

"Jika memang ada unsur penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum, siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

MPN menegaskan bahwa kebijakan yang salah tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa penanganan hukum.

Zul Helmi mengingatkan bahwa penerbitan HGB ini adalah contoh nyata pelanggaran hukum yang berdampak besar terhadap rakyat kecil, khususnya masyarakat pesisir.

“Kami tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi juga tentang keadilan bagi masyarakat pesisir yang selama ini terpinggirkan. Jika pemerintah tidak segera bertindak, kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum," tuturnya.(lkf)