5 Usulan Poin Reformasi Polri Melalui Revisi KUHAP

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Ahmad Sofyan mengajak publik untuk mengkawal secara ketat dan transparan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di DPR untuk mencegah adanya penyelundupan pasal demi perbaikan aparat penegak hukum (APH) khusus Polri. Menurut Sofyan, Polri merupakan salah satu aktor penegakan hukum di Indonesia yang perlu direformasi dan bisa dilakukan melalui revisi KUHAP.

Hal ini disampaikan Sofyan saat menjadi narasumber di acara rilis hasil survei Civil Society for Police Watch bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri Dalam Desain Politik Hukum Indonesia' di Balairung Hotel, Matraman Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025)

"Reformasi Polri pada sektor pengadilan harus dikawal secara ketat. Civil society for police watch perlu melakukan pemantauan secara ketat terhadap proses pembahasan RUU KUHAP yang tengah berjalan di senayan. Kita perlu mendorong agar kedepannya dari aspek KUHAP terjadi harmonisasi dalam level penegakan hukum yang dilakukan oleh APH di Indonesia seperti Polisi, Jaksa, dan KPK," ujar Sofyan.

Sofyan mengatakan, sejumlah masalah masih menjadi bagian dari APH termasuk Polri, seperti dugaan korupsi, suap, gratifikasi, penggunaan upaya paksa yang secara berlebihan, dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara. Selain itu, kata dia, oknum polisi juga kadang menangani perkara secara transaksional dengan penggunaan pasal tertentu yang menguntungkan pihak yang didukungnya, transaksional dalam penuntutan perkara, rekayasa alat bukti, proses penyelidikan yang berbelit-belit, konflik kepentingan, titip menitip perkara, serta praktik penyiksaan dan kekerasan.

"Karena itu, reposisi atau reformasi Polri merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan di Indonesia. Reposisi atau reformasi Polri harus didorong ke arah penguatan penegakan hukum dan melahirkan institusi Polri yang bebas korupsi. Hal yang tak kalah penting dari reformasi Polri ini agar membatasi kewenangan Polri yang berlebihan," jelas Sofyan.

Karena itu, Sofyan mengatakan, pihaknya mendorong 5 poin penting dimasukkan ke dalam revisi KUHAP dalam rangka reposisi dan reformasi Polri. Pertama, kata Sofyan, mengurangi penggunaan upaya paksa yang berpotensi melanggar HAM, bahkan harus dijadikan mandatory hanya untuk perkara serious crime atau extraordinary crime.

Baca Juga

Komisi III DPR Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua Masukan soal RUU KUHAP

Kedua, penempatan APH dalam posisi yang proporsional, terutama antara Polri dan Kejaksaan. Ketiga, memastikan asas-asas yang tertuang dalam KUHP baru dijadikan landasan dalam revisi KUHAP, termasuk pasal-pasal yang telah dicabut atau direvisi oleh MK.

"Keempat, memastikan tidak ada norma yang multitafsir yang dapat merugikan hak-hak terlapor, saksi, tersangka, terdakwa terpidana. Dan terakhir, Polri dan Jaksa memiliki kewenangan yang seimbang dalam penyidikan, tidak perlu merasa salah satu pihak lebih berkompeten," jelas Sofyan.

Pads kesempatan itu, Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Firdaus Syam menilai perlu ada rumusan yang jelas antara reformasi dan reposisi Polri. Menurut dia, Indonesia sudah melewati beberapa fase panjang dalam mereposisi Polri. Namun kinerja Polri setelah direposisi tetap buruk atau cenderung mengalami penurunan kinerja.

“Kebutuhan yang mendesak bagi publik hari-hari ini yakni perlu reformasi sekaligus dilanjutkan dengan reposisi secara total dalam tubuh Polri baik soal budaya, mental, watak, serta pendidikan di institusi Polri. Karena Polri sudah buruk, sudah dirusak. Maka mental Polisi harus dibenarkan," jelas Firdaus Syam.

Firdaus mengaku dirinya sedih melihat polisi yang pada hari ini bermental seperti militeristik atau berwatak keras dalam merespon aspirasi publik terutama dalam mengatasi aksi demonstrasi. Menurut dia, pilihan terbaik dalam pembangunan budaya dan perilaku polri adalah reformasi Polri. Bahkan dia menilai reformasi Polri menjadi sebuah keharusan yang urgen segera dijalankan dalam politik hukum di Indonesia.

"Karena itu, saya setujui supaya segera dilakukan reformasi dan reposisi Polri untuk  melahirkan Polri yang humanis dan demokratis dalam penegakan hukum, pemajuan HAM, dan menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan utama reformasi adalah agar hukum ditegakkan secara adil, berkepastian hukum," pungkas Firdaus. (ebs)