MK Kabulkan Dua TPS Gelar PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Kontitusi (MK) memerintahkan untuk menggelar Pemngutan Suara Ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada Kabupaten Barito Utara.

Dua TPS yang dimaksud yaitu TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.

MK memerintahkan PSU ini dilakukan KPU Barito Utara paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perselisihan hasil pilkada di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

MK juga memerintahkan agar PSU dilaksanakan dengan mengikusertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.

Lalu hasil PSU digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah.

Baca Juga

Pensiunan Kemlu Tuntut Hak Pembayaran Gaji Pokok, Mahkamah Konstitusi: Pemerintah Harus Bantu

“Untuk diletakkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” ucapnya.

Sementara itu dalam pembacaan putusan itu, Hakim MK Daniel Y Foekh menyebut, bahwa adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. 

Selain itu, MK juga mempertimbangkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Barito Utara di TPS-TPS tersebut.

“Mahkamah menilai adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kelurahan Melayu,” ujarnya.

Lalu untuk TPS 04 Malawaken, Mahkamah membenarkan adanya sebagian pemilih yang hanya menggunakan Formulir Model C Pemberitahuan KWK tanpa menunjukkan kartu identitas. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

Ketentuan tersebut telah memberikan penekanan atas kepemilikan KTP elektronik atau biodata penduduk yang dapat menerangkan identitas calon pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS. 

“Menurut Mahkamah, persyaratan mengenai adanya dokumen yang menjelaskan identitas pemilih, secara teknis, akan membantu penyelenggara pemilu dalam melakukan proses verifikasi dan administrasi pemilihan di TPS,” tutupnya. (aha/raa)