Kritisi Asas Dominus Litis RUU KUHAP, Praktisi Nilai Bisa Jadi Sumber Masalah

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik hadir di tengah publik saat DPR RI tengah menggodok RUU KUHAP.

Pasalnya, publik menyorot asas dominus litis yang dinilai memberi kewenangan berlebih kepada jaksa.

Praktisi Filsafat Hukum, Petrus Bello turut mengkritisi asa dominus litis tersebut.

Menurutnya asas dominus litis tidak berkorelasi dengan keadilan karena berakar pada ius puniendi yakni hak negara untuk menghukum individu.

"Sementara itu, hak individu merupakan senjata ampuh yang dimiliki individu bahkan untuk menentang pemerintah," kata Petrus secara tertulis, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Petrus menuturkan asas hukum merupakan bagian penting karena mengikat hakim.

Baca Juga

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Menurutnya asa hukum dapat berdampak menyediakan jawaban ketika kasus tidak memiliki aturan yang jelas.

"Asas hukum ini terutama berfungsi untuk melindungi hak individu dan HAM," ujarnya.

Petrus juga menekankan pentingnya check and balance dalam pengelolaan negara. 

Sehingga tak ada satu pun institusi yang over power dalam penegakan hukum tersebut.

"Sumber masalah permasalahan itu adalah kekuasaan. Ada trinitas lain kekuasaan, yaitu seks, uang, dan ini, yang harus dikendalikan," ujarnya.

Di sisi lain, Petrus menegaskan pemerintah harus bisa mengatur kekuasaan tersebut dan mengembalikan sistem yang berbasis nilai.

"Kita harus kembalikan ke sistem, tapi sistem itu tidak akan jalan jika tidak punya nilai," tandasnya. (raa)