Gerebek Lokasi Rapat Panja DPR RI Soal RUU TNI, Tiga Orang dari Koalisi Masyarakat Sipil Dilaporkan Satpam Hotel ke Polisi

Jakarta, tvOnenews.com - Sekelompok masyarakat yang melakukan aksi penggerebekan rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont pada Sabtu (15/3/2025) berujung laporan polisi.

Didapati seorang satpam Hotel Fairmont bernisial RYR memilih melaporkan ke Polda Metro Jaya akibat kericuhan yang terjadi saat rapat Panja RUU TNI yang dinilai berlangsung diam-diam oleh DPR RI itu.

Laporan tersebut turut teregister dengan nomor: LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 15 Maret 2025.

Sumber :

• Istimewa

"Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana. Korban anggota rapat pembahasan revisi UU TNI," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam kepada wartawan, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Baca Juga

Ribuan Personel Gabungan Beri Pengamanan di 165 Vihara Saat Perayaan Imlek 2026

Ade Ary menuturkan dalam laporan tersebut pelapor turut serta mengurai kejadian dugaan kericuhan tersebut.

Kericuhan itu bermula dari 3 orang yang mengaku dari Koalisi Masyarakat Sipil masuk ke dalam hotel tersebut sekitar pukul 18.00 WIB.

"Kemudian kelompok tersebut melakukan teriakan di depan pintu ruang rapat pembahasan revisi UU TNI agar rapat tersebut dihentikan karena dilakukan secara diam-diam dan tertutup," kata Ade Ary. 

Adapun kepolisian saat ini tengah menalaah laporan dugaan kericuhan yang dilayangkan oleh satpam Hotel Fairmont tersebut.

Dalam laporan tersebut pelapor turut menyangkakan dugaan pelanggaran Pasal 172 dan atau Pasal 212 dan atau Pasal 217 dan atau Pasal 335 dan atau Pasal 503 dan atau Pasal 207 KUHP. 

"Mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia," pungkasnya. 

Gerebek Ruang Rapat Panja, DPR RI Didesak Terbuka Bahas RUU TNI

Publik dihebohkan dengan tingkah laku DPR RI saat melangsungkan Rapat Panja RUU TNI yang disinyalir digelar tertutup dengan memilih lokasi kegiatan di Hotel Fairmont, Jakarta.

Kritik pun berdatanagn dari aksi DPR RI yang dinilai enggan terbuka membahas RUU TNI hingga viralnya video penggerudukan oleh anggota KontraS saat rapat panjan tersebut berlangsung.

Rekaman video viral di media sosial itu, terlihat dua orang anggota KontraS menggeruduk ruangan hotel yang berisiskan anggota DPR RI saat pembahasan RUU TNI berlnagsung pada Sabtu (16/3/2025).

Sumber :

• Aldi-tvOne

Lantas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan pandangan terkait pembahasan RUU TNI oleh panitia kerja (panja) tersebut.

Mereka mendesak DPR RI melakukan pembahasan RUU TNI yang ddilakukan secara terbuka.

"Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup," ujar salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus yang juga sebagai Wakil KontraS saat menerobos masuk ke ruang rapat panja.

Ia memandang pembahasan tertutup tersebut tidak sesuai dengan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.

Aspirasi itu disampaikan oleh tiga orang perwakilan koalisi yang mendadak memasuki ruang rapat panja, namun para perwakilan tersebut langsung ditarik ke luar ruang rapat oleh pihak pengamanan rapat.

Setelah ditarik ke luar ruang rapat, para perwakilan koalisi tetap menyerukan aspirasinya saat berada di luar ruangan.

Secara substansi, Andrie menilai RUU TNI mengandung berbagai pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.

Selain itu, dia menilai, agenda revisi UU TNI berpotenasi melemahkan profesionalisme militer dan bisa mengembalikan Dwifungsi TNI, sehingga militer aktif akan dapat menduduki berbagai jabatan sipil.

Menurutnya, perluasan penempatan TNI aktif pada jabatan sipil tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan serta loyalitas ganda.

Sebelumnya, Panja RUU TNI meliputi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40 persen dari 92 DIM RUU TNI.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan pembahasan RUU TNI telah dilakukan sejak Jumat (14/3/2025) hingga saat ini dan masih akan berlangsung hingga Minggu (16/5/2025).

"Kemarin lebih banyak dibahas intens itu tentang umur, masa pensiun, kemudian dibicarakan juga dihitung variabel bagaimana kalau bintara, tamtama, pensiun umur sekian, dan sebagainya," ucap Hasanuddin saat ditemui sebelum rapat panja di Jakarta, Sabtu. (raa)