Ini Respons Polda Metro soal Firli Bahuri Cabut Gugatan Praperadilan Lagi
- Asprilla Dwi Adha-Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya menanggapi perihal pencabutan permohonan praperadilan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait penetapan status tersangka pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka dan siap dengan setiap upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Firli.
"Kalau kami dari tim penyidik selalu siap dan sangat siap kapanpun juga jika pihak tersangka atau kuasa hukumnya ingin menguji keabsahan penyidikan maupun penetapan tersangka yang sudah dilakukan oleh tim penyidik melalui mekanisme gelar perkara," tutur Ade Safri saat dikonfirmasi, Rabu (19/3/2025).
Ade Safri menegaskan proses penyidikan terhadap kasus yang menjerat Firli ini ditangani secara transparan dan profesional.
"Dan saya pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara aquo berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intervensi maupun tekanan apapun juga," ucap Ade Safri.
Di sisi lain, Ade Safri menyinggung perihal gugatan praperadilan Firli yang pertama yang ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Ade Safri menyebut saat itu hakim tunggal menolak permohonan Firli karena berkas materinya dianggap tidak jelas.
"Dan pada gugatan praperadilan yang pertama semua yang terkait dengan kegiatan penyidikan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik telah diuji di sidang prapid di PN Jaksel dan hasilnya Hakim tunggal saat itu menolak gugatan prapid dari pihak penggugat. Karena dinilai obscuur libel (kabur/tidak jelas) dimana dalil dan petitum pemohon telah mencampurkan formil dan non-formil yang telah ditentukan limitatif pada lembaga praperadilan," beber Ade Safri.
Sebelumnya, sidang perdana praperadilan Firli melawan Polda Metro Jaya digelar di PN Jaksel pada Rabu (19/3/2025).
Dalam sidang perdana ini, Kuasa Hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, langsung mencabut permohonan praperadilan yang sepekan lalu baru diajukannya.
"Dengan ini kami menyatakan mencabut permohonan praperadilan yang telah kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2025," ucap Ian dalam ruang sidang.
Ian menjelaskan bahwa dicabutnya gugatan praperadilan itu lantaran masih belum sempurnanya berkas yang diajukan.
"Terkait dengan permohonan praperadilan kami tersebut dapat kami sampaikan dikarenakan masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dari permohonan tersebut. Maka kami akan melakukan turut perbaikan serta untuk praperadilan a quo yang sekiranya bisa memberikan manfaat hukum," jelas Ian.
Selain itu, kata Ian, alasan pihaknya mencabut permohonan praperadilan karena saat ini sedang bulan suci Ramadhan.
“Bahwa sekaligus salah satu alasan kami untuk mencabut permohonan praperadilan ini karena saat ini kita sedang berada dalam bulan Ramadhan, bulan berkah, rahmat dan keampunan," tuturnya.
Menanggapi pencabutan itu, pihak Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardus Simarmata menyerahkan sepenuhnya kepada putusan hakim.
"Tanggapan dari kami, kami sudah mendengar apa yang disampaikan tadi dari pemohon kepada kita semua di sini. Kami menyerahkan kepada yang mulia hakim untuk langkah selanjutnya," ucap Leonardus.
Sementara itu, hakim tunggal menunda sidang untuk sementara untuk mempertimbangkan permohonan tersebut.
"Selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan dari kuasa pemohon tersebut, sidang kita skors sampai 11.30 WIB," ucap Hakim Parulian Manik.
Diketahui, Firli kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka pemerasan terhadap SYL.
Gugatan itu kembali diajukan Firli ke PN Jaksel pada Rabu (12/3/2025) kemarin dan teregister dengan nomor 42/Pid.Pra/2025/PNJKT.SEL.
Dikutip dari laman SIPP PN Jaksel, pihak tergugat dalam kasus ini yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.
Adapun Firli telah beberapa kali mengajukan permohonan praperadilan. Permohonan yang diajukan ini merupakan permohonan ketiganya.
Praperadilan pertama diajukan pada 24 November 2023.
Dia meminta agar PN Jaksel memerintahkan Kapolda Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap dirinya dan menyatakan status tersangkanya tidak sah. Saat itu, PN Jaksel tidak menerima permohonan Firli.
Kemudian, Firli kembali mengajukan permohonan pada 22 Januari 2024 dengan termohon Dirreskrimsus Polda Metro Jaya.
Namun, pada 30 Januari 2024, permohonan praperadilan mengenai status tersangka itu dicabut oleh Firli.
Pada 12 Maret 2025 Firli kembali mengajukan permohonan praperadilan ini yang kemudian dicabut lagi. (rpi/nsi)
Load more