Pentingnya Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Formal dan Informal, Apa Tantangan Terbesarnya?

tvOnenews.com - Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kini menjadi salah satu isu penting di banyak negara, terutama di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat. 

Tidak hanya soal upah, pekerja modern juga mulai menuntut kepastian perlindungan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga keamanan ekonomi saat menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. 

Di sejumlah negara maju, sistem perlindungan tenaga kerja bahkan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas kesejahteraan masyarakat.

Negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Swedia dikenal memiliki sistem jaminan sosial pekerja yang kuat. Di Jerman misalnya, perusahaan wajib memberikan perlindungan asuransi sosial bagi pekerja yang mencakup kesehatan, pensiun, hingga pengangguran. 

Sementara di Jepang, perlindungan tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas industri dan stabilitas ekonomi. Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga menilai jaminan sosial memiliki peran besar dalam menekan angka kemiskinan pekerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jangka panjang.

Di Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja juga terus meningkat. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan mendorong perusahaan memperluas kepesertaan jaminan sosial, termasuk bagi pekerja informal dan kelompok rentan. 

Baca Juga

Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan Melalui Penguatan Persatuan, Pengabdian dan Kepedulian Sosial

Dalam konteks ini, penghargaan Paritrana Award menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap perusahaan dan institusi yang dinilai memiliki komitmen terhadap perlindungan pekerja.

Salah satu perusahaan yang menerima penghargaan Paritrana Award 2025 adalah Daikin Airconditioning Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, badan usaha, dan UKM yang dinilai aktif mendukung perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Muhaimin Iskandar selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia dalam acara di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, pada 8 Mei 2026.

Paritrana Award sendiri tidak diberikan secara instan. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga nasional dengan sejumlah indikator penilaian, seperti kepatuhan administrasi, inovasi program perlindungan pekerja, perluasan cakupan kepesertaan, serta perhatian terhadap pekerja rentan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja kini tidak lagi dipandang sekadar kewajiban administratif perusahaan, tetapi mulai menjadi bagian dari praktik bisnis berkelanjutan.