Meningkatnya Kekerasan Anak oleh Polisi, Anggota DPR RI Pertanyakan Mentalitas Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina mengkritisi buruknya mentalitas anggota polisi. 

Pasalnya, pada Tahun 2025 beragam kasus kekerasan terhadap anak meningkat beberapa diantaranya hingga meninggal dunia 

Tak hanya itu, kata Selly polisi yang semestinya menjadi pilar penegak hukum malah menjadi pelaku. 

“Fenomena ini ibarat gunung es, hanya terlihat pada atasnya, tapi saya yakin masih banyak di bawah yang belum terbuka satu per satu,” kata Selly, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Selly menuturkan kekerasan polisi yang diungkapkan masyarakat begitu tak terkendali mulai dari bintara hingga perwira yang dilakukan eks Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma dengan kasus pencabulan dan pornografi. 

Terbaru, lanjut Selly, terjadi di Semarang ketika Brigadir Ade Kurniawan (AK) anggota Ditintelkam Polda Jateng menjadi tersangka karena dilaporkan membunuh anak kandungnya yang masih bayi.

Baca Juga

Kasus Bunuh Diri Anak Disorot, DPR RI Minta Perkuat Deteksi Dini Kesehatan Mental di Sekolah dan Keluarga

Selaras dengan itu, Komisi Yudisial juga menyoroti vonis bebas Hakim PN Jayapura terhadap terdakwa Brigadir Alfian Fauzan Hartanto (AFH) anggota Polres Keerom Polda Papua yang melakukan pencabulan anak.

Merujuk dari Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang - Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian, serta sumpah Tribrata bagi setiap anggota Polri.

Karenanya, Selly menyarankan menjaga mentalitas harus dimiliki setiap anggota agar bisa tetap menjaga marwah institusi polri. Penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman seberat-berat demi efek jera harus dilakukan bagi siapapun yang melanggar khususnya kekerasan terhadap anak. 

“Dengan profesinya sebagai penegak hukum. Saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup. Sederhananya, bagaimana bisa penegak hukum malah menjadi pelanggar, bahkan pelaku,” kata Selly.

Sementara itu, Selly menjelaskan berkaca pada data Kemen PPA hingga 14 Maret 2025 itu menyoroti bagaimana tindak kekerasan terhadap anak masih tinggi.

Dari 5.118 kasus terhadap sepanjang 2025, 2.163 diantara atau 42 persen merupakan kekerasan seksual. 

Data demikian pun kian jauh dari visi Presiden RI, Prabowo melalui Asta Cita.

Sebab kekerasan terhadap anak bisa menjadi hantu untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di masa mendatang sebagaimana pada poin 2.