Proyek Raksasa, Jokowi Perkirakan IKN Baru Bisa Selesai 15-20 Tahun

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengakui pembangunan Ibu Kota  Nusantara (IKN) sebuah proyek besar dan pekerjaan yang rumit. Untuk itu Presiden menargetkan pengerjaan IKN bisa rampung pada 15 hingga 20 mendatang.

"Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya. dan bukan pekerjaan yang mudah ini pekerjaan rumit," ungkap Jokowi sebuah wawancara yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3)

Sebuah proyek besar yang menurut Presiden butuh waktu panjang untuk menyelesaikannya. "Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang. perkiraan kita 15-20 tahun baru bisa diselesaikan," tegasnya

Sebelumnya Presiden telah menunjuk Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe untuk menjabat sebagai kepala dan wakil otorita IKN.

"Dengan sudah terbentuknya otorita, ada kepala otorita dan wakil kepala otorita nanti yang menyiapkan, elembagaan juga ada, nanti perencanaan yang lebih detail, entah itu ide dan lain-lain juga disiapkan, sehingga akan semakin kelihatan," tambahnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan pemerintah yang sedang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, jangan diartikan sebagai sikap pemerintah akan meninggalkan Kota Jakarta.

"Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu," katanya

Menurut Presiden, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta dilakukan untuk pemerataan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta.

"Karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, Produk domestik bruto (PDB) ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ujarnya.

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, lanjut Presiden, akan menjadi kota dengan standar internasional yang memiliki berbagai fasilitas dengan standar internasional pula.

“Kita ingin memiliki kota yang internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ujarnya. Ner