Mentan Amran Luruskan Pernyataan yang Viral Ditegur Wapres Terkait Mafia Pangan: Bukan Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meluruskan informasi yang beredar terkait video pidatonya yang viral, yakni ketika menyebut dirinya pernah ditegur wakil presiden soal pemberantasan mafia pangan.

Amran dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (20/4/2025) mengatakan bahwa pengalaman tersebut terjadi di masa lalu, bukan dalam konteks Wakil Presiden saat ini, yakni Gibran Rakabuming Raka.

“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” kata Mentan.

Mentan Amran menegaskan bahwa Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan mafia pangan dan korupsi yang saat ini terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian.

"Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” katanya menambahkan.

Mentan menjelaskan bahwa pernyataan dalam video itu ia sampaikan dalam konteks akademik sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional.

Baca Juga

Pemerintah Klaim Stok Beras Aman Sampai Setahun ke Depan Meski Terancam El Nino ‘Godzila’

"Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi mafia pangan, kita harus berani, dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin kita. Dan selama ini, saya mendapat dukungan penuh dari para presiden dan wakil presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hari ini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa buah komitmen pemberantasan mafia pangan yang dilakukan presiden dan wakil presiden memberikan hasil signifikan di Kementan.

Sepanjang periode sebelumnya, 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran terkait pupuk, hortikultura, peternakan, hingga praktik curang dalam distribusi beras.

“Di internal Kementan pun, lebih dari 1.500 pegawai telah kami kenai (beri sanksi) demosi dan mutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas. Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementan melanjutkan langkah tegas, yakni tercatat 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses hukum karena merugikan negara dan petani.