Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Korupsi Timah, Impor Gula dan Ekspor CPO, Salah Satunya Direktur Pemberitaan TV Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pada Selasa (22/4/2025) dini hari.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengatakan ketiga tersangka itu antara lain Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku dosen-advokat dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan salah satu TV Nasional.

“Terdapat pemufakatan jahat yang dilakukan untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung,” ujar Qohar di Gedung Kejaksaan Agung. 

Qohar menjelaskan perintangan dilakukan pada rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022, tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Terungkapnya kasus ini, terang dia, berawal dari pengembangan kasus dugaan suap dalam putusan lepas perkara pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga

Ditolak Sebagai Justice Collaborator, Komisi XIII DPR Nilai Sony Sanjaya Tak Layak Dilindungi LPSK

Qahar menyebut dari pengembangan tersebut diketahui MS dan JS memerintahkan TB untuk membuat berita-berita negatif yang menyudutkan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dengan imbalan biaya sebesar Rp478.500.000.

Qohar menyebut uang tersebut masuk ke dalam kantong pribadi tersangka TB.

“Tersangka TB kemudian mempublikasikannya di media sosial, media online dan JAKTV News sehingga Kejaksaan dinilai negatif,” terangnya. 

TB juga disebut-sebut membiayai demonstrasi dan kegiatan seminar, podcast dan talkshow yang menyudutkan Kejaksaan.

MS, JS dan TB dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Nantinya, JS dan MS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Sementara itu, MS tidak ditahan karena sudah menjalani penahanan sebagai tersangka kasus dugaan suap putusan lepas perkara korupsi fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (ant/nsi)