Marsinah dalam Ingatan Publik, Kini Bakal Disematkan Gelar Pahlawan Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Masih ingat dengan Marsinah? Barangkali sebagian publik mengingat kisah seorang aktivis buruh bernama Marsinah.

Ia dikenal sebagai aktivis buruh berlidah tajam dan organisator terpelajar. Bahkan, dikenal seorang buruh perempuan yang rajin mengkliping berita koran dan nyala kritisnya dipetangkan rezim otoriter. 

Namun nasibnya berujung tragis, ia dibunuh di usia yang masih teramat muda, yakni berusia 24 tahun.

Marsinah yang merupakan buruh PT Catur Putera Surya (CPS), pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur dan digaji Rp1.700 per bulan, dibunuh karena membela kaum buruh dan memperjuangkan hak buruh.  

Ternyata, nama Marsinah tak hanya menjadi perbincangan pada masa itu saja. Saat ini, ia juga menjadi perbincangan.

Hal ini karena Marsinah diusul untuk ditetapkan jadi pahlawan nasional dan sudah mulai diproses di Nganjuk, Jawa Timur, kota kelahiran Marsinah.

Baca Juga

Pemilik Rumah Mewah di Kertosono Nganjuk Diamankan, Diduga Bandar Sabu

Dalam hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025),"Sudah mulai diproses di Nganjuk. Karena dia dari Nganjuk kan, Nganjuk, Jawa Timur."

Lanjut dijelaskan, proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional harus dimulai dari masyarakat setempat sebelum bisa dibawa ke tingkat kabupaten, provinsi, dan akhirnya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Menurut dia, pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional merupakan respons positif dari masyarakat dan aktivis buruh yang menghargai perjuangan tokoh buruh tersebut.

"Itu bermula dari usulan masyarakat. Diproses, didiskusikan, lalu diserahkan ke Bupati atau Wali Kota melalui tim gelar pahlawan daerah. Setelah itu, gubernur juga membentuk tim, kemudian baru ke Kementerian Sosial dan Dewan Gelar," kata Gus Ipul.

Saat ini, prosesnya masih dibahas di tengah masyarakat dan belum diajukan ke tingkat kabupaten

Gus Ipul menegaskan bahwa proses ini tidak bisa dipercepat meskipun mendapat atensi dari tokoh nasional seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Iya, atensi ya, tapi juga proses harus jalan. Tidak bisa serta-merta," ujar dia.

Sekretaris Jenderal PBNU ini mengungkapkan bahwa durasi proses bisa sangat bervariasi, tergantung kelengkapan dokumen, bukti sejarah, serta penilaian dari tim ahli dan akademisi.