Luput dari Perhatian Publik! Pushati Bedah PP 28/2022: Dilema Piutang Negara vs Prinsip Negara Hukum

“sebagai sebuah peraturan delegasi atau peraturan pelaksana, maka PP tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi termasuk dengan Undang-Undang yang mendelegasikan yaitu UU 49 prp 1960,” kata dia. 

Sebagai contoh, dia jelaskan, perluasan subjek penanggung hutang dalam PP 28/2022 telah menabrak dan bertentangan dengan berbagai norma undang-undang serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui secara universal. 

"Belum lagi pengaturan soal Paksa Badan, tindakan keperdataan dan layanan publik yang seharusnya tidak boleh daitur dalam leval PP, karena sesuai konstitusi jelas ditegaskan seluruh pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia harus diatur dalam level Undang-Undang," bebernya.

Sementara, Guru Besar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Prof Wicipto Setiadi selaku ahli perundang-undangan yang pada pokoknya menyatakan, sejumlah pengaturan di dalam PP 28/2022 terdapat potensi disharmoni dan pertentangan diantaranya pertama, terhadap UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

"Jika tanpa pembatasan atau kontrol administratif yang jelas, ada potensi pelimpahan wewenang berlebihan ke PUPN." 

Baca Juga

Gugatan Ubah Sumatera Selatan Jadi 'Sumatra Selatan' Tak Diterima MK

"Kedua, terhadap UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jika tidak ada mekanisme keberatan dan pengawasan yang transparan, ini bisa bertentangan dengan asas due process." 

"Dan ketiga, terhadap Hak Konstitusional Warga Negara, kewenangan PUPN melakukan penyitaan dan pelelangan dapat memicu potensi pelanggaran hak milik jika prosedurnya tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum acara yang adil," ungkapnya.

Di samping itu, Pakar Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Riawan Tjandra dalam paparannya menyampaikan beberapa problematika hukum dalam penanganan piutang Negara.

"Di antaranya sejauh mana batas materi muatan peraturan pelaksanaan, apakah hanya yang langsung diperintahkan dalam undang-undangnya?," 

"Bagaimana teknis pelaksanaan undang- undangnya dalam regulasi derivatnya, apa batasan norma hukum baru. Hal-hal ini masih problematik di dalam PP 28/2022," pungkasnya. (aag)