Bahlil Pastikan Dedi Mulyadi Sudah Mencabut IUP Galian C di Gunung Kuda Cirebon

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) galian C di Cirebon telah dicabut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Hal itu diungkapkan Bahlil usai menghadiri acara Human Capital Summit 2025 di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Selasa (3/6/2025). 

"Ya, Gubernur sudah cabut itu, kalau tidak salah. Gubernur sudah cabut," kata dia. 

Bahlil menjelaskan, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022, bahwa galian C di Gunung Kuda itu sudah mendelegasikan kewenangan kepada pihak Provinsi. Termasuk kewenangan perizinan dan pengawasan. 

Sumber :

• tvOnenews.com - Cepi Kurnia

Baca Juga

Bahlil Ingin Nyaleg di Pemilu 2029: Saya Enggak Mau Berpikir Seperti Ketum Partai Lain

Namun, jika memang ada penyalahgunaan, tidak menutup kemungkinan bahwa Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi total. 

"Kalau memang dilihat ada penyalahgunaan, maka izinnya tidak menutup kemungkinan untuk dikembalikan lagi ke pusat" jelasnya. 

Meski begitu, sejauh ini, Bahlil mengaku belum. Menerima laporan pasca kejadian di Gunung Kuda, Cirebon. Pihaknya, telah mengirimkan tim untuk melakukan investigasi. 

"Hasilnya belum dilaporkan ke saya, karena sebagian tim masih di sana," ucapnya. 

"Nanti saya minta Dirjen Minerba untuk melakukan evaluasi total," tandasnya. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencabut empat izin tambang galian C, tempat terjadinya longsor di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei 2025 kemarin.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar Bambang Tirtoyuliono menjelaskan, lokasi longsor terjadi di lokasi izin tambang milik Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Azhariyah, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Produksi yang akan habis pada 5 November 2025.

Selain Pondok Pesantren Al Azhariyah, di blok Gunung Kuda lanjut Bambang, ada tiga pemegang IUP lainnya, yakni Al Ishlah dua IUP dan AKA Azhariyah satu IUP Tahap Eksplorasi.

"Untuk dapat menentukan penyebab longsor, saat ini sedang menunggu hasil investigasi yang akan dilalukan oleh Inspektur Tambang. Direncanakan Inspektur Tambang akan datang ke lokasi siang ini. Diduga, metode penambangan yang dilakukan, salah," kata Bambang, Sabtu (31/05/2025).

Saat ini, Dinas ESDM Jabar telah menutup lokasi kegiatan usaha tambang dan Gubernur Dedi Mulyadi sambung dia, telah mencabut empat IUP pemilik. (aha/muu)