Soal Sengketa 4 Pulau, Masinton Minta Semua Tokoh Aceh dan Sumut Cooling Down

Jakarta, tvOnenews.com - Soal polemik sengketa 4 pulau, yakni Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut), menuai reaksi berbagai pihak.

Satu di antaranya, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu, yang meminta semua pihak, maupun tokoh-tokoh di Aceh, dan Sumut yang terlibat dalam permasalahan empat pulau itu untuk selalu menahan diri dari pernyataan-pernyataan negatif.

“Tokoh-tokoh pemerintahan daerah yang terlibat dalam polemik ini harus cooling down, dan meredam polemik ini agar tidak menimbulkan sentimen-sentimen kewilayahan,” ujar Masinton kepada awak media, di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Sebagai pemimpin daerah yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut, Masinton pun mengajak semua pihak untuk meredam semua potensi gesekan sosial. 

“Agar kita semua tidak memunculkan sentimen-sentimen wilayah, dan kedaerahan, yang dapat mengganggu kohesi sosial dalam masyarakat,” beber Masinton.

Bahkan, dia meyakini selama ini, masyarakat Aceh dan Sumut, khususnya antara masyarakat di Tapteng, dengan Singkil yang berbatasan langsung di antara dua provinsi itu saling harmonis. 

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian: Pengungsi Bencana Sumatera Barat Sudah Tinggalkan Tenda Per 24 Maret

Selain memiliki keterikatan dalam sikap persaudaraan yang kuat. Masinton tak ingin, sengketa maupun polemik empat pulau di sisi barat perbatasan Aceh-Sumut tersebut menjadi gelombang aneh yang mengancam persaudaraan itu.

“Khususnya masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, Singkil dan Tapanuli Tengah selama ini berjalan sangat harmonis, dan penuh dengan persaudaraan,” ujar Masinton.

Di sisi lain, Masinton  meminta agar Pemerintahan Pusat di Jakarta untuk menjadi fasilitator dalam menyelesaikan polemik empat pulau tersebut. Politikus PDI Perjuangan itu juga menegaskan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mengkaji lebih dalam tentang semua aspek untuk menentukan hak kewilayahan atas empat pulau itu.

“Polemik empat pulau ini, perlu ditelah lagi lebih dalam. Baik secara historis, sosiologis, maupun aspek letak geografisnya,” kata Masinton.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyerahkan kepada pemerintah pusat untuk dapat memfasilitasi dialog-dialog dan musyawarah pembahasan empat pulau yang saat ini menjadi polemik perbatasan (antara Aceh dan Sumut),” pungkasnya. (aag)