Anggota DPR PDIP Soal Kasus Pemerkosaan Massal 98: Fadli Zon Tidak Punya Kepekaan Terhadap Korban

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, kembali mengkritik Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyatakan peristiwa pemerkosaan massal 1998 hanya rumor.

Menurutnya, ucapan-ucapan Fadli Zon terkait peristiwa sejarah pemerkosaan 1998 menunjukkan Fadli Zon tidak mempunyai kepekaan terhadap persoalan yang dialami korban pemerkosaan.

“Semakin Pak Fadli Zon ini bicara, rasanya kenapa semakin sakit dia,” kata Esti dalam rapat Komisi X DPR dengan Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (2/7).

“Ini semakin menunjukkan Pak Fadli Zon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan,” sambungnya.

Esti kembali menegaskan kepada Fadli Zon bahwa peristiwa pemerkosaan 1998 memang terjadi. Dia pun meminta Fadli Zon untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang semakin membuat korban terluka.

“Menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu, itu justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja, Pak. Jadi intinya, memang peristiwa itu terjadi,” jelasnya.

Baca Juga

Guruh Soekarnoputra: Seniman yang Memadukan Rock, Gamelan hingga Tari, Dikabarkan Kritis di RS

Sebelumnya, MY Esti juga mendesak Kementerian Kebudayaan untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional. Diketahui, proyek itu ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025.

“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak,” ujar Ketua DPP PDIP itu di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

Menurutnya, proyek itu memiliki banyak polemik yang muncul di tengah masyarakat dan kalangan akademik.

Esti menegaskan salah satu pertimbangan utama adalah pernyataan kontroversial Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 yang disebut hanya rumor.

Kata dia, termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Menurut Esti, hal itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proyek penulisan ulang sejarah.

“Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas: stop proyek penulisan sejarah ini,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR itu.

“Kita harus duduk bersama, mendiskusikan kembali, dan melibatkan lebih banyak sejarawan. Jangan sampai ada persoalan prinsip yang berpotensi melukai masyarakat luas,” sambungnya. (saa/dpi)