Ateng Sutisna Komisi XII DPR RI : Dorong Pemanfaatan Konsultan Dalam Negeri dan Teknologi Nasional di Program BIG

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna tak hanya menyoroti rendahnya manfaat langsung dari program-program Badan Informasi Geospasial (BIG) bagi masyarakat, meskipun lembaga tersebut mengelola anggaran yang cukup besar, termasuk dari skema Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR bersama BIG, Ateng menyampaikan kritikan pedas hingga keprihatinannya atas sejumlah program seperti penyediaan peta dasar dan Sistem Informasi Geospasial (SIG) yang dinilai belum cukup mudah diakses oleh publik. 

Ia juga menyoroti kecenderungan bahwa hasil pengolahan data geospasial justru kembali dinikmati oleh vendor asing.

“Seluruh anggaran BIG bersumber dari rakyat, baik melalui APBN maupun pinjaman luar negeri. Namun, masyarakat masih harus melalui proses administrasi yang berbelit hanya untuk mengakses peta atau data geospasial yang seharusnya menjadi barang publik,” tegas Ateng.

Ia bahkan membandingkan aksesibilitas data tersebut dengan layanan dari platform global seperti Google Maps dan Google Earth.

“Google saja tidak meminta anggaran dari negara, tetapi layanannya bisa diakses dengan mudah lewat gadget. Sementara kita, yang sudah menganggarkan dana besar, justru menyulitkan masyarakat sendiri,” tambahnya.

Baca Juga

Komitmen PKS Melayani Rakyat: Posko Mudik 2026 di Seluruh Indonesia

Lebih jauh, Ateng juga menyoroti bahwa penggunaan dana PHLN dalam proyek-proyek BIG kerap kembali dinikmati oleh pihak asing dalam bentuk keterlibatan konsultan luar negeri dan penggunaan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) buatan luar. Hal ini dinilai ironis, karena selain menambah beban utang, data dasar nasional justru turut dikuasai oleh pihak asing.

“Ini saatnya kita perkuat peran konsultan dalam negeri dan kembangkan software geospasial buatan anak bangsa,” ujar Ateng.

Dalam pandangannya, keterbatasan akses terhadap peta dasar dan tematik juga berpotensi menimbulkan konflik di lapangan. Ia mencontohkan sejumlah kasus sengketa wilayah di Aceh, Sumatera Utara, hingga wilayah pesisir Jawa Timur, yang kerap berakar pada tidak tersedianya peta dasar yang mutakhir dan akurat.

Tak hanya itu, batas-batas administratif antar desa pun masih banyak yang belum terpetakan secara spasial. Akibatnya, sering terjadi konflik sosial dan administratif yang dapat menghambat pembangunan di tingkat lokal.

Meski demikian, Ateng tetap memberikan apresiasi terhadap peluncuran portal “Kebijakan Satu Peta” dan “Tanahair.Indonesia” oleh BIG sebagai upaya membuka akses publik terhadap informasi geospasial. Ia menekankan pentingnya membuat kedua portal tersebut lebih ramah pengguna serta mensosialisasikannya secara rutin kepada masyarakat.

Sebagai penutup, Ateng mendorong adanya evaluasi mendalam terhadap pemanfaatan 151 peta tematik yang saat ini masih terbatas pada kementerian dan lembaga pemerintah, serta hanya dapat diakses jika telah memiliki wali data.

“Kalau kita ingin meminimalisasi konflik tata ruang dan mempercepat pembangunan, maka akses terhadap peta-peta ini harus dibuka lebih luas. Produk yang dibiayai oleh negara—terutama dari dana pinjaman luar negeri—harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai bagian dari hak atas informasi,” pungkasnya. (aag)