Pengamat Kritisi Pengiriman Bantuan 10.000 Ton Beras ke Palestina di Tengah Krisis Pangan

"Publik pun bertanya, apakah kebijakan ini mencerminkan prioritas yang adil? Rakyat tidak menolak bantuan kepada Palestina. Namun mereka berhak menggugat logika kebijakan yang tampak lebih memikirkan pencitraan global ketimbang penanganan krisis domestik," katanya.

"Apakah ini benar-benar keputusan karena surplus pangan, atau sekadar langkah simbolik di panggung internasional? Patut diingat, stok cadangan beras nasional sempat berada di bawah ambang batas aman awal tahun ini," timpal dia.

Pada data lain, Perum Bulog mengonfirmasi per Februari 2025, gangguan iklim dan gagal panen di sejumlah wilayah telah menyebabkan penurunan signifikan dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

Dalam konteks tersebut, kata Pieter, mengirim 10.000 ton beras ke luar negeri bukan hanya persoalan logistik, tetapi soal keberpihakan pemimpin.

"Di sinilah publik mulai merasa getir. Ketimpangan kehidupan masyarakat Indonesia jarang tersentuh kebijakan politik negara, karena para pemimpinnya kerap larut dalam gaya hidup hedon dan panggung pencitraan," kata dia.

Pieter menekankan diplomasi kemanusiaan memang penting, tetapi bukan dengan mengabaikan kenyataan bahwa anak-anak di negeri sendiri masih kekurangan gizi dan harga pangan pokok terus melonjak.

Baca Juga

Gadai Sawah demi Berhaji, Jemaah Korban Banjir Bandang di Pidie Jaya Akhirnya Terbebas dari Utang

Menurut laporan terbaru SMERU Research Institute, ketimpangan akses pangan dan gizi di Indonesia meningkat sejak 2022, diperburuk oleh dampak pandemi dan lonjakan harga global. 

Di saat seperti itu, simbol-simbol kemurahan hati di luar negeri terasa paradoksal.

Dia berpendapat pemerintah tentu tetap bisa menunjukkan empati terhadap Palestina. Namun, bentuknya tak harus berupa bantuan pangan fisik.

Dukungan diplomatik, kontribusi medis, atau peran aktif dalam perdamaian bisa menjadi alternatif yang lebih proporsional, tanpa mengabaikan kebutuhan domestik.

Tak hanya itu, Pieter Zulkifli menilai bila Prabowo memiliki peluang besar untuk mencatat sejarah sebagai pemimpin yang berkeadilan sosial. 

Namun, langkah awalnya harus menunjukkan keberpihakan yang tegas kepada rakyat Indonesia terlebih dahulu.

"Tangan yang terulur ke luar negeri akan lebih bermakna bila tangan yang sama juga cepat menolong dusun-dusun miskin di pelosok negeri," kata dia.

Pieter Zulkifli mengungkapkan empati adalah cermin kemanusiaan. Tapi empati yang tidak dimulai dari rumah sendiri adalah empati yang rapuh.