Prabowo Murka! Ungkap Penyimpangan Beras dan Minyak Goreng Rugikan Rakyat hingga Rp100 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti serius penyimpangan dalam distribusi sejumlah komoditas pangan di Indonesia, termasuk beras dan minyak goreng. Ia menyebut, praktik nakal ini merugikan masyarakat hingga Rp100 triliun per tahun.

Dalam peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Senin (21/7/2025), Prabowo mengungkap bahwa penyimpangan dilakukan dengan cara mengoplos beras kualitas biasa lalu dilabeli premium, bahkan mengurangi takaran kemasan. Ia juga membandingkan masalah serupa yang tengah ramai di Malaysia.

“Beras biasa, ganti saja stempel premium. Tapi ini terjadi di banyak negara, Malaysia juga heboh. Tapi kita harus tertibkan. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, ini sudah ditindak, tapi muncul lagi, muncul lagi, mencoba-coba,” ungkap Prabowo.

Presiden meminta aparat hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung untuk turun tangan secara serius mengusut kasus ini agar tidak terus merugikan rakyat.

“Kapolri, Jaksa Agung, tolong dikejar yang bandel-bandel itu ya. Biar masuk yang Rp100 triliun itu tiap tahun, nakal,” tegasnya.

Penyimpangan Beras dan Minyak Goreng

Baca Juga

Prabowo Murka! Negara Rugi Rp300 Triliun Gara-Gara Tambang Timah Ilegal, 6 Smelter Diserahkan ke PT Timah

Tak hanya soal label palsu, Prabowo juga menyinggung praktik pengurangan takaran, baik pada beras maupun minyak goreng.

“Minyak goreng ya, botol dikurangi 10–20%. Besar loh, dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini,” katanya.

Prabowo menilai bahwa penyimpangan ini adalah anomali distribusi pangan yang dapat dengan cepat dilacak dengan teknologi canggih.

“Sekarang bisa kita lacak cepat. Laboratorium uji mutu pangan sudah banyak di daerah. Bahkan kecerdasan buatan juga sudah tersedia untuk melacak permainan-permainan ini,” tambahnya.

212 Merek Beras Diperiksa, Minyakita Terbukti Curang

Kasus beras oplosan tengah menjadi sorotan setelah 212 merek beras diperiksa oleh Satgas Pangan Polri. Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta produsen menurunkan harga dan menyesuaikan mutu dengan label yang digunakan.

“Kalau dijual sebagai beras premium, ya harus kualitasnya premium. Kalau medium, ya isinya harus medium,” tegas Amran.

Sementara untuk Minyakita, ditemukan pengurangan volume saat dilakukan sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Sabtu (8/3/2025). Minyak kemasan 1 liter ternyata hanya berisi 750–800 mililiter, dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Minyakita tersebut diproduksi oleh beberapa perusahaan, antara lain:

• PT Artha Eka Global Asia

• Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN)

• PT Tunasagro Indolestari

“Ini bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama saat Ramadan saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran.

Pemerintah kini serius memberantas praktik curang dalam distribusi pangan. Presiden Prabowo berkomitmen menindak tegas pelaku dan memanfaatkan teknologi untuk pengawasan mutu dan distribusi yang lebih adil bagi rakyat. (nsp)