Airlangga: Semua Poin Joint Statement Dagang RI-AS Disetujui Bersama

Jakarta, tvOnenews.com - Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa seluruh poin dalam berkas Joint Statement terkait Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) antara Indonesia dan Amerika Serikat telah melalui proses kesepakatan bersama.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menanggapi dokumen resmi Joint Statement AS-RI yang dirilis Gedung Putih, Selasa (22/7), waktu setempat.

"Semua sudah disepakati kedua belah pihak," ujar Airlangga, mengutip Antara pada Rabu.

Menanggapi isu bahwa Amerika Serikat meminta Indonesia mengubah regulasi ketenagakerjaan, Airlangga membantah adanya perubahan.

"Semua sudah dalam pembahasan, itu juga tidak ada perubahan. Hanya minta complay dengan regulasi dan itu sudah kita lakukan," katanya.

Terkait isu perlindungan data pribadi, Airlangga mengatakan mekanisme transfer data pribadi sudah berjalan dengan prinsip tanggung jawab negara.

Baca Juga

Airlangga Sebut Laporan MSCI Tak Cerminkan Fundamental Ekonomi Indonesia

"Itu sudah. Tranfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab," lanjutnya.

Dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Amerika Serikat dan Indonesia menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade guna memperkuat hubungan ekonomi bilateral yang telah lama terjalin.

Kesepakatan ini mencakup penghapusan hingga 99 persen hambatan tarif oleh Indonesia untuk produk industri dan pertanian AS, serta pengurangan tarif hingga 19 persen oleh AS untuk barang asal Indonesia.

Kedua negara sepakat mengatasi hambatan non-tarif seperti persyaratan konten lokal, pelabelan, dan sertifikasi produk, serta memperkuat perlindungan kekayaan intelektual.

Indonesia juga akan melonggarkan regulasi ekspor-impor, terutama untuk produk digital, pangan, dan pertanian AS, serta membuka data lintas negara.

Dalam bidang ketenagakerjaan dan lingkungan, Indonesia berkomitmen melarang impor barang hasil kerja paksa, menjamin hak buruh, memperkuat hukum lingkungan, dan memerangi penebangan serta perikanan ilegal.

Indonesia juga akan menghapus pembatasan ekspor mineral penting ke AS. Kedua negara akan mempererat kerja sama ekonomi dan keamanan rantai pasok untuk menghadapi praktik perdagangan tidak adil dari negara ketiga.

Selain itu, dicatat pula komitmen komersial senilai lebih dari 22 miliar dolar AS antara perusahaan AS dan Indonesia untuk pengadaan pesawat, produk pertanian, dan energi.