Komisi B Sebut JakParkir Upaya Dulang Pendapatan Asli Daerah: Ini Harus Digenjot Penghasilannya

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), mengatakan program JakParkir atau aplikasi yang mengakomodasi parkir di tepi jalan adalah upaya yang tepat untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, MTZ mendukung dihidupkan kembali aplikasi JakParkir yang sempat aktif pada tahun 2021-2022 yang lalu.

“Komisi B dan saya sendiri juga secara pribadi melihat ini satu angka yang bagus lah untuk bisa membuat parkir di Jakarta ini menjadi lebih tertib,” jelas dia, saat dihubungi tvOnenews.com, Senin (18/8/2025).

“Kemudian Pendapatan Asli Daerahnya atau pendapatan dari retribusi parkir ini jadi bertambah, mestinya seperti itu ya,” sambung dia.

Lebih lanjut, MTZ menuturkan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta selaku dalang di balik JakParkir telah melaporkan sejumlah perkembangan aplikasi tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi B.

“Jadi kemarin sudah dibicarakan di Komisi B juga, dan kemudian masuk juga di Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran. Pansus Perparkiran itu memang khusus melihat parkir di Jakarta bagaimana meningkatkan PAD atau penghasilan dari parkir dan dari retribusi parkir,” tuturnya.

Baca Juga

Pemprov dan DPRD Jatim Sepakati Dana Cadangan Pilgub Rp600 Miliar Disiapkan 2027, Gubernur Khofifah: Agar Tak Jadi Beban APBD Satu Tahun Sekaligus

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyatakan baik penghasilan parkir atau retribusi parkir, juga Pemprov DKI Jakarta perlu menggenjot pajak parkir dari gedung-gedung bertingkat.

“Dua-duanya kita harus genjot ya, harus terus lihat cara memaksimalkannya gitu ya. Jadi pengawasannya ya kita lakukan setiap kali dalam rapat-rapat kerja. Tentu saja Komisi B akan bertanya kepada Dinas Perhubungan yang mana UPT Parkir itu di bawahnya tentang pelaksanaan parkir di lapangan,” terangnya.

“Kemudian kepada badan pendapatan daerah untuk parkir yang di gedung-gedung ya pajaknya sepeti apa,” tandas dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengembangkan sistem digitalisasi perparkiran, khususnya untuk parkir on street atau di tepi jalan.

Langkah ini dilakukan guna menekan praktik juru parkir (jukir) liar sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir. Adapun sistem digitalisasi parkir tersebut diberi nama JakParkir.

“JakParkir saat ini sudah diterapkan di delapan ruas jalan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi tvOnenews.com, Senin (18/8/2025).

Perinciannya, delapan ruas jalan yang sudah menggunakan JakParkir yaitu Jalan Pegambiran, Cikini Raya, Juanda Raya, Raden Patah, Adityawarman, Tebah Raya, Sunan Ampel, dan Muara Karang Raya.

JakParkir sendiri merupakan aplikasi digital yang mendukung pembayaran nontunai (cashless) dan pemesanan slot parkir. Aplikasi ini dilengkapi empat interface, yakni untuk pengguna jasa, juru parkir, pengawas lapangan, serta dashboard pusat kendali atau command center. (Agr/ree)