Wujudkan Asta Cita, Polri Ikut Andil Program Ketahanan Pangan dan Lapangan Kerja

Jakarta, tvOnenews.com - Polri menempatkan diri sebagai bagian dalam mendukung pencapaian Asta Cita pemerintahan era Presiden RI, Prabowo Subianto.

Peran ini tidak hanya berkaitan dengan tugas penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti menjaga ketahanan pangan dan menjadi jawaban atas penyelesaian masalah PHK terjadi belakangan ini.

‎Melalui Satgas Pangan, Polri ikut memastikan distribusi komoditas vital termasuk jagung berjalan lancar dan terhindar dari praktik kecurangan, penimbunan, maupun spekulasi harga.

‎Kehadiran Polri di lapangan memberi jaminan keamanan bagi petani, pelaku usaha, hingga konsumen, sekaligus memperkuat program pemerintah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

‎Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sektor industri, Polri menunjukkan peran baru yang melampaui tugas penegakan hukum konvensional. 

‎Melalui inisiatif proaktif, institusi ini menjelma menjadi jembatan solusi bagi ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan, melengkapi perannya yang selama ini telah aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Baca Juga

Kapolri Pastikan Keamanan Rangkaian HUT ke-81 RI Tuai Respons Positif

‎Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, peran ini merupakan wujud komitmen Polri untuk menjadi problem solver bagi masyarakat. 

‎"Polri terpanggil untuk menjadi problem solver. Tidak sekadar menghadapi teman-teman serikat buruh saat turun ke lapangan, tetapi bergerak di hulu bagaimana mencarikan solusi atas permasalahan yang ada," ujar Listyo, Senin (18/8/2025).

‎Inisiatif ini lahir dari keprihatinan atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat 7,28 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2025. 

Jumlah yang masif ini berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban.

Hingga 29 Juli 2025, Polri telah memfasilitasi 1.575 buruh korban PHK dan angkatan kerja baru untuk bekerja sebagai pegawai tetap di empat perusahaan, yaitu PT Gold Emperor Indonesia (Brebes), PT Long Rich Indonesia (Cirebon), PT Indonesia Dreamers Sports (Cirebon), dan PT Tah Shung Hung (Brebes).

‎Angka ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, di mana pada 12 Juni 2025, Polri telah memfasilitasi 700 buruh terdampak PHK untuk bekerja di PT Tah Shung Hung Brebes dan PT Indonesia Dreamers Sport Cirebon.

‎Atas kontribusinya ini, pada 10 Juli 2025, Polri bahkan menerima penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC AP) sebagai pengakuan atas peran mereka dalam menciptakan ruang demokrasi bagi perjuangan buruh dan membentuk Desk Ketenagakerjaan pertama di dunia.

‎Polri menargetkan dapat menyalurkan sekitar 12.000 pekerja hingga akhir Desember 2025. 

‎Kapolri berharap keberhasilan ini dapat meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang menguntungkan karena memiliki buruh yang kompeten.

‎"Tunjukkan bahwa buruh Indonesia mampu bersaing, sehingga investor yakin dan percaya bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang sangat menguntungkan," ucap Listyo.

‎Tergerak oleh keluhan para buruh, Listyo berinisiatif membentuk Desk Ketenagakerjaan Polri pada 20 Januari 2025. 

‎Menurut Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo gagasan ini berawal dari kedekatan Kapolri dengan organisasi buruh yang mengeluhkan kondisi ekonomi dan gelombang PHK.

‎Desk ini dibentuk di tingkat Mabes hingga Polda untuk menjadi wadah penyelesaian masalah industrial dan memfasilitasi pencarian lapangan kerja baru.

‎Kolaborasi strategis ini menunjukkan bahwa Polri tak hanya berfokus pada pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan humanis dan sosial.

‎"Desk ketenagakerjaan itu juga mempersiapkan lapangan pekerjaan baru," kata Dedi. (raa)