Kadin Indonesia dan Kementerian PAN-RB Teken MoU Transformasi Digital Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, dan Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, meneken nota kesepahaman (MoU) terkait transformasi digital pemerintah.

Anindya mengungkapkan tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memberikan kemudahan di dunia usaha, memudahkan pelayanan masyarakat, serta menciptakan birokrasi yang efisien dan produktif.

“Bahwa tujuan daripada MoU atau Nota Kesepahaman ini ialah untuk bisa bersama menyediakan dukungan teknis dan administrasi kepada Kementerian PANRB,” kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

“Lalu memberikan masukan konstruktif agar kebijakan digital benar-benar aplikatif di lapangan. Dan mendorong transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan publik yang relevan dengan kegiatan usaha,” lanjutnya.

Anindya menambahkan, untuk bisa sukses berdagang dan berinvestasi membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah yang efisien, produktif, dan progresif menjadi faktor penting.

“Nah, ini yang Ibu Menteri bersama pemerintah secara keseluruhan ingin buat, yaitu birokrasi yang efisien dan produktif,” ujar Anindya.

Baca Juga

Prabowo Terima 250 Anggota Kadin di Hambalang, Anindya Bakrie Laporkan PMDN Tembus Hampir Rp2.000 Triliun

Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi.

“Tentunya tidak akan bisa terjadi apabila tidak didukung oleh tata kelola yang lebih baik, dan itu dilakukan dengan transformasi digital,” ucap Rini.

“Dan tentunya dengan kerja sama dengan Kadin, kita bisa saling berkolaborasi apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dari pemerintah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rini berharap kerja sama ini dapat mempermudah dunia usaha sekaligus mempererat hubungan antara pelaku usaha dengan pemerintah.

“Bagaimana kebutuhan-kebutuhan di dalam dunia usaha dan kebutuhan-kebutuhan dunia usaha itu yang diinginkan dari pemerintah seperti apa, agar negara itu harus tetap hadir di dalam setiap aspek,” jelasnya. (saa/nsp)