Nyaris Diusir! Ahmad Dhani Bikin Tegang Rapat DPR Soal Royalti Musik

“Kalau Mas Piyu bilang harus izin dulu, ya oke-oke saja. Tapi faktanya di lapangan, ada hal-hal yang bikin ekosistem jadi kurang enak,” jelas Judika.

Belum selesai Judika berbicara, Dhani kembali memotong dengan mempertanyakan maksud pernyataan tersebut. Aksi Dhani inilah yang membuat Willy kembali mengingatkan dengan keras.

“Sekali lagi interupsi, kami berhak keluarkan jenengan dari forum,” ujar Willy menegaskan.

Latar Belakang Konflik Royalti

Kericuhan ini mencerminkan peliknya persoalan royalti musik di Indonesia. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sejatinya sudah mengatur pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun sistem yang digunakan, yakni blanket license, dianggap banyak musisi tidak transparan dan nominal yang diterima sangat kecil.

Sejumlah musisi kemudian mencoba sistem lain seperti direct license (bayar royalti langsung). Namun masalah tak kunjung selesai, sebab distribusi masih dianggap tidak optimal.

Baca Juga

Di Tengah Kontroversi Threads, Maia Estianty Kembali Jadi Sorotan usai Ucapan soal Pemakan Teman

Musisi Pilih Bebaskan Lagu

Situasi ini membuat banyak musisi akhirnya memutuskan membebaskan karya mereka untuk dibawakan publik, termasuk di kafe atau restoran. Langkah ini diambil karena sistem distribusi royalti dianggap tidak adil.

Beberapa nama besar yang pernah menyuarakan hal ini antara lain Dewa 19, Charly Van Houten, Rhoma Irama, Thomas Ramdhan (GIGI), Juicy Luicy, Ari Lasso, hingga Tompi. Mereka menilai ekosistem musik justru akan lebih sehat jika hak pencipta dihargai secara transparan dan adil.

Insiden Ahmad Dhani hampir diusir dari rapat DPR menjadi sorotan publik. Bukan sekadar karena sikapnya yang keras, melainkan juga karena mencerminkan betapa pelik dan emosionalnya persoalan royalti musik di Indonesia.

Hingga kini, perdebatan soal sistem pembayaran royalti belum menemukan titik terang. Semua pihak, baik musisi, pencipta lagu, hingga pemerintah, masih mencari jalan tengah agar hak ekonomi dan moral para kreator benar-benar terjamin. (nsp)