Soal Huru-hara Adanya Skenario Darurat Militer, Wakil Panglima TNI: Jauh dari Apa yang Kita Lakukan

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan pihaknya solid dan membantah adanya skenario menuju penetapan status darurat militer melalui berbagai kerusuhan dan penjarahan yang belakangan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Jakarta. 

“TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan,” ujar Tandyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

Tandyo kembali menegaskan bahwa prajurit TNI patuh terhadap konstitusi. Maka itu, TNI akan siap membantu pengamanan aksi unjuk rasa jika ada permintaan dari institusi lain dan bukan atas inisiatif sendiri. Tugas pengamanan TNI itu, kata dia, juga telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita, semuanya TNI kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan itu sendiri,” kata Tandyo.

Di sisi lain, Tandyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memanggil untuk memberikan arahan langsung kepada Panglima TNI dan Kapolri terkait pengamanan aksi unjuk rasa.

“Ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30, Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu. Dan kita solid jadi satu di situ. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama,” tuturnya.

Baca Juga

Heboh Buku 'Memburu Muhammad', Polisi Turun Tangan Selidiki Dugaan Penistaan Agama

“Jadi tidak ada kita mau ngambil alih. Itu tidak ada. Karena itu disampaikan bahwa yang dikedepankan adalah Kapolri dulu. Baru setelah itu ada kondisi seperti ini, barulah kita jadi satu dengan Kapolri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil,” imbuhnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya menegaskan siap bertindak tegas terhadap siapa pun yang coba membuat kerusuhan di Ibu kota.

Pesan itu disampaikan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri saat memimpin apel patroli skala besar di Kompleks DPR/MPR, Jakarta Pusat, Minggu 31 Agustus 2025.

Asep menegaskan, instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo jelas, yakni TNI-Polri harus hadir menjaga ketertiban usai serangkaian aksi unjuk rasa ricuh dalam beberapa hari terakhir.

“Perlu kami sampaikan apabila nanti ditemukan ada pihak-pihak anarkis maka kami akan mengambil tindakan dan langkah yang tegas terukur sesuai sop yang berlaku karena tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat terlindungi serta wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap aman dan tertib," katanya.

Ia menenangkan publik agar tak khawatir. Patroli besar ini dimulai dari Gedung DPR/MPR dengan barisan aparat gabungan TNI-Polri. Ada dua jalur utama patroli. Jalur pertama menyusuri Monas, Salemba, Cawang, hingga Tanjung Priok.

Jalur kedua bergerak melewati Daan Mogot, Puri, Senayan City, hingga kembali ke Polda Metro Jaya. Hasilnya, situasi Jakarta terpantau kondusif. Warga tetap beraktivitas normal, sementara objek vital seperti Mako Brimob Kwitang dijaga ketat aparat gabungan. Menurut Asep, patroli ini jadi bukti bahwa polisi tidak bekerja sendirian.(rfm/ree)