Merasa Tak Adil, 3 Anak dari Pahlawan Revolusi Meminta Presiden Cabut Peraturan Ini, Sedih Anak dari Korban Tragedi G30S PKI Tidak...

Jakarta, tvOnenews.com- Peristiwa G30S PKI menjadi sejarah kelam bagi indonesia, karena adanya korban yang berjatuhan atas kekejaman kelompok komunis PKI.

Tahun lalu, sempat disuarakan oleh anak dari  korban G30S PKI, Jenderal Ahmad Yani yang turut diculik dan dibunuh meminta keadilan.

Sumber :

• dok.kolase tvOnenews.com/tangkapan layar youtube tribun

Sebanyak tujuh orang menjadi korban dari G30S PKI pada 1965 silam,. Dimana, ada satu perwira dan enam jenderal di dalamnya yang termasuk Ahmad Yani.

Berselangnya waktu, pada September ini mengingatkan kembali pada satu video yang menghadirkan ketiga anak dari Jenderal Ahmad Yani. Meminta keadilan agar anak-anak dari korban pembunuhan pada G30S PKI mendapat perhatian.

Baca Juga

Indonesia Didorong Ambil Peran Ekonomi Strategis Jelang KTT APEC 2026

Sebagaimana diketahui, tujuh Prajurit TNI yang diculik lalu dibunuh, karena dituding ingin menggulingkan Presiden Soekarno kala itu Mereka merasa tidak adil dan perlu mendapatkan perhatian.

Dalam penjelasannya di Youtube Tribunnews, mereka dengan penuh harap untuk kepeduliannya Presiden Jokowi (kala itu menjabat) terhadap anak-anak dari Pahlawan Revolusi.

Anak ketiga dari Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani, itu bernama Amelia Yani merasa marah atas terbitnya Keppres yang diterbitkan yaitu Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Juga terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Amelia menyebut salah satu aturan membuatnya tidak terima, adalah Inpres Nomor 2 Tahun 2023. Pemerintah memberikan santunan dan bantuan kepada keturunan PKI.

“Di 2023, Inpres-nya yang keluar yaitu instruksi presiden kepada 18 lembaga kementerian yang harus memberikan bantuan dan santunan kepada anak-anak, cucu, dan keturunan PKI," katanya dikutip dari Youtube Tribunnews, Selasa (2/9/2025). 

'Itu yang membuat kami itu (tidak adil), kami berusaha ketemu nggak bisa, tiba-tiba ditandatangani, jadi kayak kita dikesampingkan sama Presiden RI,” jelas Amelia.