Aktivis Desak KPK Panggil Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Erni Sitorus
- Antara
- Ahmidal Yauzar.
Pada awal bulan Juli lalu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan pesan khusus kepada para pejabat yang baru saja dilantik.
Ia menekankan pentingnya loyalitas kepada masyarakat, keluarga, serta menjalankan program prioritas pemerintah provinsi.
“Kita sama-sama pelayan masyarakat. Kedua loyal kepada keluarga, jangan buat malu keluarga, ketiga kepada pimpinan. Jadi kalau pimpinan memberikan perintah yang membuat tidak loyal kepada masyarakat, jangan diikuti, dan yang terakhir pintar-pintar lah kalian, jalankan program sebaik-baiknya,” ucap Bobby dalam arahannya, Jumat (6/7/2025).
Adapun sejumlah pejabat yang dilantik saat itu meliputi beberapa kepala bidang, kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, pejabat eselon IV di Badan Penghubung, Satpol PP, serta OPD lainnya.
Bobby menegaskan, pejabat yang dilantik harus mampu mewujudkan program-program prioritas pemerintah provinsi.
“Kalian harus bisa menjalankan program-program prioritas Gubernur. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur harus tercapai, itu tugas kita. Kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian sebagai pejabat,” pungkasnya.
Erni Sitorus: Setahu Saya Itu...
Di sisi lain, Erni Sitorus sempat memberikan klarifikasi terkait anggaran pembangunan jalan di Sumut.
Ia menyebut nilai total proyek itu mencapai Rp231 miliar, dengan rincian Rp153 miliar untuk pembangunan jalan provinsi, sedangkan sisanya berasal dari dana pembangunan jalan nasional (PJN).
“Setahu saya itu anggarannya berkisar Rp153 miliar untuk pembangunan jalan milik Provinsi Sumut, dan sisanya itu Pembangunan Jalan Nasional (PJN). Maka dari itu, nilainya mencapai Rp231 miliar,” ujar Erni kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Kamis (10/7/2025).
Namun Erni mengaku DPRD Sumut tidak mengetahui secara detail penggunaan dana pembangunan jalan nasional tersebut.
“Yang kita tahu hanya pembangunan jalan provinsi yang disampaikan ke legislatif. Yang pasti kami tidak menerima informasi dana dari APBN untuk pembangunan jalan nasional di Sumut. Jadi kami tidak tahu berapa rincian di luar dari Rp153 miliar itu,” ketus politisi Golkar itu.
Ia menegaskan seharusnya Pemprov Sumut melalui Dinas PUPR memberikan klarifikasi langsung kepada publik mengenai detail anggaran, agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
Load more